HAKIM, SYAKIRA NASYWADHIYA and Putrijanti, Aju and Utama, Kartika Widya (2025) Perbandingan Sanksi Ganti Rugi dalam Citizen Lawsuit Indonesia, Amerika Serikat, dan India. _047 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Syakira Nasywadhiya Hakim - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (783kB)
	Text Syakira Nasywadhiya Hakim - abstrak.pdf Download (245kB)
	Text Syakira Nasywadhiya Hakim - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text Syakira Nasywadhiya Hakim - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text Syakira Nasywadhiya Hakim - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text Syakira Nasywadhiya Hakim - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text Syakira Nasywadhiya Hakim - dapus.pdf Download (216kB)

Abstract

Citizen Lawsuit telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup meskipun Perma tersebut hanya diatur sebatas pada sengketa lingkungan hidup. Hal ini terjadi karena model gugatan ini lebih banyak berkembang di negara common law system seperti Amerika Serikat dan India. Perma Mengadili Perkara Lingkungan Hidup memperbolehkan diajukannya permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi lingkungan oleh Penggugat namun tidak disertai dengan pengaturan terkait mekanisme pembayaran ganti rugi tersebut, hanya diatur besaran ganti rugi tersebut diberikan sesuai dengan kerugian nyata yang dialami. Hal ini berbeda dengan
pengaturan Citizen Lawsuit yang dimiliki Amerika Serikat dan India. Untuk itu pada penulisan hukum ini mengangkat permasalahan yaitu mekanisme pengajuan Citizen Lawsuit di PTUN dan perbandingan sanksi ganti rugi dalam Citizen Lawsuit di Indonesia, Amerika Serikat, dan India. Penelitian ini berada dalam lingkup penelitian doktrinal dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yakni studi literatur yang didukung dengan hasil wawancara dengan Hakim PTUN Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, Citizen Lawsuit dapat diajukan ke PTUN sebagaimana mekanisme dalam Perma Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Perma tersebut maka mengikuti pengaturan yang terdapat dalam UU Peratun. Pengaturan sanksi ganti rugi dalam Citizen Lawsuit Indonesia terdapat dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4) Perma Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan mengacu pada PP Nomor 43 Tahun 1991. Clean Air Act Amendments of 1970 (CAA 1970) Amerika Serikat menjelaskan bahwa Penggugat diperbolehkan meminta civil penalties kepada Tergugat yang akan dibayarkan Tergugat ke Departemen Keuangan Amerika Serikat. Environment Protection Act of 1986 India mengatur mengenai penggantian biaya dalam Citizen Lawsuit.
Kata Kunci: Sanksi Ganti Rugi, Gugatan Citizen Lawsuit, Peradilan Tata Usaha Negara

Actions (login required)

View Item