Siddharta, Richard and Adiyanta, FC. Susila and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2025) PEMADANAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN MENJADI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PERPAJAKAN NASIONAL. _032 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Richard Siddharta - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (758kB)
	Text Richard Siddharta - abstrak.pdf Download (275kB)
	Text Richard Siddharta - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB)
	Text Richard Siddharta - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	Text Richard Siddharta - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (648kB)
	Text Richard Siddharta - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text Richard Siddharta - dapus.pdf Download (342kB)

Abstract

Penerimaan negara merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pemerintahan negara. Di Indonesia, pajak merupakan pemasukan utama negara yang menyumbang sekitar 80% APBN Indonesia. Namun sayangnya, pajak yang seharusnya menjadi alat utama negara dalam menyejahterakan masyarakat, tidak dapat terkumpul secara maksimal. Hal ini tercermin dalam beberapa kebijakan negara, yakni Tax Amnesty pada 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela pada 2022. Setelah tahun 2016, reformasi perpajakan jilid III dilakukan oleh negara, yang bermuara pada penerapan sistem coretax. Adanya sistem ini, mengharuskan wajib pajak, khususnya orang pribadi menggunakan NPWP dengan format 16 angka sesuai dengan NIK. Untuk mewujudkan penerapan NPWP 16 angka tersebut, maka pemerintah menerapkan kebijakan pemadanan NPWP dengan NIK.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal, dengan menggunakan deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dari wawancara, data sekunder dari peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah telah mempersiapkan penerapan kebijakan pemadanan NPWP dengan NIK dan sistem coretax. Namun, masih banyak masyarakat yang masih belum memadankan NPWP menjadi NIK, kemudian ancaman kejahatan siber merupakan ancaman yang paling besar. Meskipun DJP telah mempersiapkan terhadap ancaman kejahatan siber, namun pemerintah tetap harus waspada dan harus selalu siap dalam melindungi data pribadi masyarakat.
Kata Kunci: Pajak, Coretax, Validasi NPWP-NIK, Kejahatan Siber

Actions (login required)

View Item