PUTRA, ALFIE ANASYA and Herawati, Ratna and Indarja, Indarja (2025) TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH. _015 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Alfie Anasya Putra - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (578kB)
	Text Alfie Anasya Putra - abstrak.pdf Download (9kB)
	Text Alfie Anasya Putra - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text Alfie Anasya Putra - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text Alfie Anasya Putra - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Alfie Anasya Putra - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text Alfie Anasya Putra - dapus.pdf Download (160kB)

Abstract

The Founding Fathers Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan (unitary state) untuk menjaga keberagaman di Indonesia yang dibagi atas Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang penyelenggaraannya didasarkan pada berbagai asas dalam kerangka otonomi daerah. Kenyataannya terdapat perbedaan pada bentuk Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berbentuk Lembaga Otorita Ibu Kota Nusanta. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan dan penyelenggaraan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara dalam kerangka negara kesatuan dan otonomi daerah Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan doktrinal, dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui metode studi literatur dan dianalisis menggunakan metode content analysis (analisis isi).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai pemerintahan daerah bersifat khusus yang pembentukannya diperintahkan oleh UU IKN. Dalam UU IKN Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan sebagai lembaga penunjang Pemerintah Pusat dan memiliki sifat sebagai Pemerintah Daerah dengan digunakannya konsep pemerintahan daerah. Sifat tersebut dibuktikan dengan digunakannya asas otonomi daerah beserta asas pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya berupa asas desentralisasi, dekonsentrasi, sentralisasi, sebagaimana diatur dalam UU PEMDA yang disesuaikan dengan bentuk Lembaga
Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Nusantara.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara; Otonomi Daerah.

Actions (login required)

View Item