Alfarisi, Fadli (2025) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Disertation) Fadli Cover.pdf - Accepted Version Download (190kB)

Abstract

Sebagai suatu rangkaian dalam sistem peradilan pidana yang memiliki kewenangan dan posisi kunci, aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani perkara pidana acap kali menemui berbagai intervensi berupa ancaman atau gangguan fisik dan psikis, yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Menggambarkan dan menjelaskan kebijakan perlindungan penegak hukum dalam penanganan perkara pidana belum berbasis nilai keadilan; (2) Menganalisis kendala yang dihadapi; dan (3) Melakukan rekonstruksi perlindungan penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang berbasis nilai keadilan di masa mendatang (ius constituendum).
Rumusan masalah di dalam penelitian meliputi: (1) Mengapa kebijakan perlindungan penegak hukum dalam penanganan perkara pidana belum berbasis pada nilai keadilan; (2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan perlindungan penegak hukum; (3) Bagaimana rekonstruksi perlindungan penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma post positivisme.
Melalui penelitian ini, peneliti menemukan hasil: (1) Kebijakan perlindungan penegak hukum dalam menangani perkara pidana pada dasarnya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam penerapannya belum berbasis pada nilai keadilan. Hal tersebut terlihat pada masih terdapatnya ancaman yang diterima oleh aparat penegak hukum ketika menangani perkara pidana, khususnya jaksa, yang memiliki tugas mulai dari penyidikan, penututan, sampai dengan eksekusi. Ancaman atau kekerasan yang terjadi berupa serangan fisik dan non fisik, yang didominasi oleh pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara; (2) Beberapa hal yang menjadi kendala penerapan perlindungan penegak hukum, yaitu: pertama, dari faktor substansi hukum. Peraturan yang ada masih bersifat parsial dan belum mengatur secara rigid mengenai mekanisme perlindungan. Kedua, dari faktor struktur hukum. Terdapat kekosongan lembaga yang secara khusus memberikan perlindungan langsung kepada penegak hukum yang menangani perkara pidana. Ketiga, dari faktor budaya hukum. Fokus perlindungan masih berfokus pada saksi dan korban; (3) Urgensi untuk melakukan rekonstruksi kebijakan perlindungan penegak hukum dalam menangani tindak pidana berbasis nilai keadilan menjadi sebuah keniscayaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang hak-hak dasar manusia, termasuk hak dalam perlindungan bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan profesi. Apabila membandingan dengan negara luar, perlindungan aparat penegak hukum sudah diatur secara komprehensif, di mana implementasi dan pengaturannya lebih sistematis. Dengan demikian perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan guna memberikan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum yang berbasis nilai keadilan melalui pembentukan undang-undang khusus dan lembaga baru yang memberikan perlindungan kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana.

Actions (login required)

View Item