Musmuliadin, Musmuliadin (2025) DISKRESI DAN KEADILAN SUATU TELAAH PARADIGMATIK TENTANG PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Disertation) Mus Cover.pdf - Accepted Version Download (277kB)

Abstract

Fungsi pemerintahan harus dijalankan dan tidak boleh terhenti, meskipun undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, maka di sinilah fungsi dari wewenang yang diskresioner (diskresi) ditampilkan seperti halnya dalam kewenangan diskresi yang dimilki oleh kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penggunaan diskresi kepolisian sudah semestinya menjadi pertimbangan di dalam mencapai tujuan hukum, adanya kewenangan tersebut bukan tanpa sebab. Dalam perkembangan hukum saat ini, penegakan-nya tidak hanya sebatas pada pemahaman terhadap kepastian hukum saja yang dikedepankan melainkan juga sisi kemanfaatan dan keadilan. Sehubungan dengan itu maka permasalahan dalam penelitian ini membahas bagaimana penerapan dan pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta bagaimana kontribusi telaah paradigmatik terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam konteks Pewujudan keadilan.
Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif, paradigma penelitian konstruktivisme. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data berupa indepth interview. Penelitian ini di dilakukan di tiga (3) tempat yaitu, Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri.
Hasil penelitian menunjuk-kan bahwa, 1). Diskresi kepolisian merupakan suatu kewenangan secara alamiah melekat dan menyatu dengan diri polisi, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi. 2). Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan adalah hak privilege bagi kepolisian di dalam menegakan hukum. Hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip-prinsip the right of due process. 3). Kontribusi telaah paradigmatik adalah mengonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas termasuk pengetahuan dan kebenaran tentang hukum. Pemahaman yang sama dan perbedaan tindakan dalam mengambil keputusan adalah sebuah keniscayaan sehingga menjadi lebih informed dan sophisticated. Setiap individu mengkonstruksi realitas dalam pikirannya (pemahaman) yang kemudian didiskusikan. Konstruksi individual atau pemahaman individual terhadap sesuatu bisa berbeda-beda tergantung kepada pengalamannya termasuk pemahaman kepolisian dalam hal penerapan diskresi dalam konteks Pewujudan keadilan. Rekomendasi, prlunya seminar yang continue untuk meningkatkan pemahaman tentang Diskresi kepada aparat penegak hukum (Kepolisian).

Actions (login required)

View Item