Firezha Wirandika, Ardaffa (2025) EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU DESA DAMPINGAN DI JAWA TENGAH. Masters thesis, Master Program In Political Science.

	Text COVER 0.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (6MB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (6MB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Download (6MB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Download (6MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (6MB)

Abstract

Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan di Provinsi Jawa
Tengah merupakan kebijakan yang bertujuan mempercepat pengentasan
kemiskinan ekstrem dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) sebagai pendamping desa. Namun, implementasi program ini menghadapi
berbagai tantangan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang
mempengaruhi efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengevaluasi kebijakan program ini dengan menggunakan indikator input,
proses, output, dan outcome guna menilai sejauh mana kebijakan ini mampu
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara
dilakukan terhadap Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jawa Tengah
selaku leading sector program, lima OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
selaku pelaksana program pendampingan, serta lima desa yang menerima
pendampingan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka evaluasi kebijakan publik.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dalam aspek input, keterbatasan sumber
daya manusia dan anggaran menjadi hambatan utama, terutama bagi OPD yang
tidak memiliki kewenangan teknis dalam pengentasan kemiskinan. Dari aspek
proses, koordinasi antar-OPD masih belum optimal, dengan tidak adanya standar
pelaksanaan yang seragam dan minimnya target capaian yang terukur, sehingga
efektivitas program sangat bergantung pada kapasitas dan inisiatif masing-masing
OPD. Dari aspek output, program ini telah menghasilkan berbagai bentuk
intervensi seperti pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan
sanitasi, bantuan sosial, dan pelatihan keterampilan, tetapi ketimpangan dalam
distribusi manfaat masih terjadi, terutama antara OPD dengan kapasitas anggaran
berbeda. Dalam aspek outcome, belum terdapat mekanisme evaluasi yang
memastikan bahwa program ini berdampak pada pengentasan kemiskinan dalam
jangka panjang. Pemantauan lebih banyak berfokus pada output administratif
dibandingkan hasil nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan
masyarakat desa dampingan.
Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan perbaikan dalam
perencanaan kebijakan, standarisasi pelaksanaan, penguatan mekanisme
koordinasi antar-OPD, serta peningkatan sistem evaluasi berbasis outcome agar
efektivitas kebijakan dapat diukur secara lebih akurat dan program ini dapat
memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan
ekstrem
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kemiskinan, Kebijakan Publik

Actions (login required)

View Item