BRILIANTO, AFRIZAL ADHIKSA and Putrijanti, Aju and Cahyaningtyas, Irma (2025) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PEMIDANAAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno). _021 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Afrizal Adhiksa Brilianto_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (983kB)
	Text Afrizal Adhiksa Brilianto_abstrak.pdf Download (46kB)
	Text Afrizal Adhiksa Brilianto_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text Afrizal Adhiksa Brilianto_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text Afrizal Adhiksa Brilianto_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text Afrizal Adhiksa Brilianto_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text Afrizal Adhiksa Brilianto_dapus.pdf Download (130kB)

Abstract

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggunakan konsep double track system yang memuat sanksi pidana dan sanksi tindakan secara setara terhadap anak. Sanksi pidana menitikberatkan pada pembalasan dan penjeraan, sedangkan sanksi tindakan fokus pada pembinaan dan pendidikan. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari (1) bagaimana kebijakan pengaturan mengenai double track system dalam sistem peradilan pidana anak dan (2) bagaimana pertimbangan hakim pada putusan double track system nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pemanfaatan teknik literatur research.
Berdasarkan hasil penelitian, konsep double track terhadap pemidanaan anak telah ada sejak 1997 melalui UU Pengadilan Anak yang kemudian diperbaharui melalui UU SPPA utamanya diatur di dalam Bab V. Selanjutnya, pertimbangan fundamental hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno sebagai penentu penjatuhan sanksi double track system di dasarkan atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA sehingga ancaman pidana kumulatif berupa denda di dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak diubah menjadi pelatihan kerja.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sistem Pemidanaan, Anak, Double Track System.

Actions (login required)

View Item