Pramana, Davin Adiel Satya (2025) IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA 2023 : STUDI KASUS PADA PESERTA DIDIK DARI KELUARGA KURANG MAMPU. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover (45).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (539kB)
	Text BAB 1 (30).pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB 2 (28).pdf - Submitted Version Download (852kB)
	Text BAB 3 (30).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4 (27).pdf - Submitted Version Download (47kB)
	Text Daftar Pustaka (43).pdf - Submitted Version Download (89kB)
	Text Lampiran (30).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam
sektor pendidikan di Kabupaten Blora tahun 2023, dengan fokus pada peserta didik
dari keluarga kurang mampu. Masalah utama yang diangkat adalah belum
maksimalnya angka partisipasi sekolah serta keterbatasan akses pendidikan bagi
kelompok ekonomi lemah. Hal ini disebabkan oleh distribusi bantuan pendidikan
yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi
antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan SPM. Bertujuan untuk
menganalisis sejauh mana implementasi SPM telah berjalan di Kabupaten Blora
dan mengidentifikasi pendukung dan penghambat Pendekatan yang digunakan
adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara
dengan Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan peserta didik, serta melalui
observasi dan dokumentasi.Analisis penelitian ini didasarkan pada teori
implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menyoroti enam faktor
utama dalam keberhasilan kebijakan: (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber
daya, (3) hubungan antar organisasi, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) kondisi
sosial, ekonomi, dan politik, serta (6) disposisi implementor.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi SPM masih menghadapi kendala dalam
keterbatasan tenaga pendidik, infrastruktur pendidikan, serta koordinasi antar
pemangku kepentingan. Faktor sumber daya dan hubungan antar organisasi
menjadi tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini. Meskipun berbagai upaya
telah dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pemerataan
layanan pendidikan masih perlu diperkuat guna memastikan bahwa setiap peserta
didik, terutama dari keluarga kurang mampu, mendapatkan hak pendidikan yang
layak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kata kunci: Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan, Peserta Didik Kurang
Mampu.
102 Administrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item