ASHARI, DIMAS ADITYA and Wibawa, Kadek Cahya Susila and Solechan, Solechan (2025) PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI MODEL SMART CONTRACT BERBASIS KONSORSIUM BLOCKCHAIN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. _014 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Dimas Aditya Ashari-cover.pdf Download (491kB)
	Text Dimas Aditya Ashari-abstrak.pdf Download (20kB)
	Text Dimas Aditya Ashari-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text Dimas Aditya Ashari-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB)
	Text Dimas Aditya Ashari-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (806kB)
	Text Dimas Aditya Ashari-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text Dimas Aditya Ashari-dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (687kB)

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah mendorong perubahan sistem dan tatanan kehidupan manusia menjadi suatu keharusan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan negara adalah Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ). Dalam implementasinya, saat ini PBJ Pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan serius, seperti partisipasi masyarakat yang minim, ketiadaan transparansi, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi yang masif. Fenomena ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi hukum dan sistemik di sektor pemerintahan. Upaya ini tidak hanya menjadi respons atas tuntutan good governance yang semakin mengemuka, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan
kepercayaan publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting dari penerapan smart contract berbasis konsorsium blockchain serta mengusulkan model kebijakan yang ideal untuk mendukung implementasi smart contract tersebut dalam kerangka kebijakan PBJ Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, dengan studi kepustakaan atau literatur yang memanfaatkan bahan hukum sekunder. Pendekatan perspektif digunakan untuk merumuskan solusi atas permasalahan PBJ di Indonesia.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PBJ Pemerintah saat ini, meskipun telah menggunakan platform elektronik, belum mampu menutup celah manipulasi dan pelanggaran hukum. Sistem e-procurement yang ada masih menjadi lahan subur praktik korupsi akibat lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan kontrol dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan inovasi mendasar melalui pengembangan smart contract berbasis konsorsium blockchain yang diimplementasikan dalam siklus PBJ. Solusi ini dirancang dalam lima fase strategis yang dibangun berdasarkan analisis hukum mencakup evaluasi cakupan regulasi, arah kebijakan, serta substansi materi hukum. Formulasi kebijakan harus dikembangkan secara holistik dan mendalam dengan memadukan pertimbangan filosofis (keadilan dan kepentingan publik), sosiologis (kebutuhan dan dinamika masyarakat), serta yuridis (keselarasan dengan kerangka hukum nasional) melalui revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) PBJ.
Kata Kunci: Good Governance, Konsorsium Blockchain, Pengadaan Barang/Jasa, Smart Contract.

Actions (login required)

View Item