AFIFAH, UMI and Marjo, Marjo and Putrijanti, Aju (2025) PELAKSANAAN EKSEKUSI KESEPAKATAN PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI SLAWI (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PERDATA NO.22/PDT.G/2022/PN.SLW). _012 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text UMI AFIFAH - cover.pdf Download (1MB)
	Text UMI AFIFAH - abstrak.pdf Download (234kB)
	Text UMI AFIFAH - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB)
	Text UMI AFIFAH - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (730kB)
	Text UMI AFIFAH - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (640kB)
	Text UMI AFIFAH - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text UMI AFIFAH - dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

Eksekusi kesepakatan perdamaian merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum maupun non-hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi eksekusi kesepakatan perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slw, proses eksekusinya, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan tambahan wawancara. Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan narasumber terkait. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana faktor hukum dan non-hukum mempengaruhi pelaksanaan eksekusi kesepakatan perdamaian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi kesepakatan perdamaian dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slw dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan pikiran, kesalahan interpretasi, tidak ada itikad baik, dan wanprestasi. Proses eksekusi dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu permohonan eksekusi, pemeriksaan berkas, aanmaning (teguran) , penetapan eksekusi, pelaksanaan eksekusi riil di lapangan, penyerahan objek, dan pembuatan berita acara. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai hambatan baik internal maupun eksternal, serta upaya yang dilakukan oleh pihak terkait. Penelitian ini juga menemukan perlindungan hukum bagi pemohon, termohon, dan pihak ketiga yang baru muncul saat eksekusi di lapangan. Pelaksanaan eksekusi kesepakatan perdamaian dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slw menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi melalui perbaikan regulasi dan
mekanisme pelaksanaan di pengadilan. Diperlukan peran aktif dari lembaga peradilan dalam memastikan bahwa eksekusi berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Kata kunci: Putusan Pengadilan, Kesepakatan Perdamaian, Eksekusi, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item