MAGHFIROH, ALFINA NAILUL and Cahyaningtyas, Irma and Putrijanti, Aju (2025) PEMBAHARUAN HUKUM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI MEKANISME IN REM. _010 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ALFINA NAILUL MAGHFIROH_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB)
	Text ALFINA NAILUL MAGHFIROH_abstrak.pdf Download (171kB)
	Text ALFINA NAILUL MAGHFIROH_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text ALFINA NAILUL MAGHFIROH_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text ALFINA NAILUL MAGHFIROH_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text ALFINA NAILUL MAGHFIROH_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text ALFINA NAILUL MAGHFIROH_dapus.pdf Download (92kB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang menjadi problematika di Indonesia karena mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku, namun pendekatan yang digunakan masih berfokus pada pelaku atau ‘follow the suspect’, sehingga kurang efektif dalam mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perampasan aset tindak pidana pencucian uang yang berlaku di Indonesia serta merumuskan pembaharuan hukum dengan mekanisme in rem sebagai solusi yang lebih optimal.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) terhadap sistem hukum yang berlaku di Thailand. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perampasan aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih memiliki kelemahan, terutama karena perampasan aset hanya bersifat pidana tambahan dan tidak mencakup semua kondisi pelaku. Mekanisme in rem yang telah diterapkan di berbagai negara memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, sehingga lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, pembaharuan hukum dengan mekanisme in rem perlu diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset, Pembaharuan Hukum, In Rem.

Actions (login required)

View Item