Febriani, Dewi Rina (2025) ADVOKASI LSM LRC-KJHAM DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text COVER JUDUL DAFSI.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (340kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (838kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text DAFPUS.pdf - Submitted Version Download (225kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (574kB)

Abstract

Tingginya angka kekerasan seksual di kota Semarang serta pengimplementasian
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang belum maksimal menjadi
sebuah permasalahan yang pelik. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi
bagaimana proses advokasi oleh sebuah lembaga bantuan masyarakat di Semarang
yakni Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM)
dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu,
studi ini juga menyajikan tantangan-tangan yang dialami oleh LRC-KJHAM
selama proses advokasi dilakukan. Studi ini dilakukan menggunakan metode
kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode
pengambilan data. Hasil penelitian menemukan bahwa eran LRC-KJHAM terbagi
atas penyedia layanan pengaduan (relief and welfare), peran pemberdayaan (local
self relient), dan advokasi kebijakan (sustainable development-policy change).
Kemudian, proses advokasi dilakukan melalui beberapa tahapan 1) identifikasi
masalah: layanan pengaduan dan konseling, 2) perumusan solusi: metode FPAR, 3)
membangun kesadaran politik: membangun koalisi dan kampanye, 4) pelaksanaan
advokasi: bantuan hukum, bantuan medis, dan psikologis, 5) evaluasi: rapat kasus
dan laporan tahunan. Berdasarkan penelitian ini terdapat tantangan dalam proses
advokasi yang dilakukan oleh LRC-KJHAM. Tantangan tersebut ditemukan dari
sisi internal yakni: sumber daya manusia manusia yang minim dan keterbatasan
dari sektor keuangan. Kemudian dari sisi eksternal: proses hukum lamban karena
minimnya bukti dan minimnya pemahaman UU TPKS, situasi politik yakni
perpindahan atau mutasi APH yang sangat cepat, dan dari sisi korban yang sulit
terbuka serta kemungkinan dampak hiperseksualitas. Merujuk pada hasil penelitian
tersebut, penulis memberikan saran yakni 1) Tantangan internal: membangun kerja
sama dengan pihak eksternal/swasta untuk membantu pendanaan, mendesak
pemerintah sebagai lembaga pemangku kebijakan untuk menciptakan program dan
perencanaan anggaran yang sesuai dengan kepentingan perlindungan perempuan
korban. 2) Tantangan eksternal: perlu adanya penguatan kualitas untuk
menanamkan pemahaman perihal pentingnya pengimplementasian UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian untuk korban, perlu
ditanamkan dalam diri bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah salah dan segeralah
meminta pertolongan dan dukungan baik secara hukum, mental maupun medis
untuk pemulihan diri.
Kata Kunci: Advokasi, LSM, Kekerasan Seksual, Kota Semarang
79 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item