Ariyanti, Naila Fitri (2025) STUDI FORMULASI KEBIJAKAN RUU PILKADA 2024 : SEBUAH PENDEKATAN CONTENT ANALYSIS. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (996kB)
	Text Bab 1.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Bab 2.pdf - Submitted Version Download (646kB)
	Text Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (857kB)
	Text Bab 4.pdf - Submitted Version Download (540kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (534kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (871kB)

Abstract

Formulasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam sistem pemerintahan yang
melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. RUU Pilkada 2024
menjadi topik perdebatan karena usulan perubahan, termasuk batas usia calon
kepala daerah. Studi ini berfokus pada bagaimana aktor-aktor kebijakan
membentuk wacana publik, merespons isu yang berkembang, serta memengaruhi
arah regulasi. Dalam penelitian administrasi publik, pemahaman terhadap
perumusan kebijakan tidak hanya diperoleh melalui wawancara dengan aktor
kebijakan, tetapi juga dengan menganalisis pemberitaan media sebagai refleksi
dinamika politik dan opini publik. Dengan menggunakan metode analisis konten
terhadap 135 berita dari Kompas.com, penelitian ini mengkaji peran aktor dalam
agenda setting berdasarkan teori The Four P’s of Agenda Setting oleh Zahariadis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan dalam RUU
Pilkada 2024 tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan politik, tetapi juga oleh
interaksi antaraktor melalui negosiasi, kompromi, dan strategi advokasi.
Mengingat RUU ini akan menentukan proses seleksi kepemimpinan daerah di
masa mendatang, kebijakan yang dihasilkan harus mampu memastikan
kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perumusannya
perlu mengedepankan prinsip good governance, seperti transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi publik, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya
responsif terhadap dinamika politik, tetapi juga berdampak jangka panjang bagi
tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Kata kunci: Formulasi Kebijakan, Analisis Konten, Agenda Setting
75 adm. publik 2025

Actions (login required)

View Item