Simamora, Resnauli (2025) PERAN BADAN PENGELOLA SITUS KOTA LAMA SEMARANG DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KOTA LAMA SEMARANG. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	Text Bab I.pdf - Submitted Version Download (641kB)
	Text Bab II.pdf - Submitted Version Download (383kB)
	Text Bab III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	Text Bab IV.pdf - Submitted Version Download (207kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (307kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (752kB)

Abstract

Penyediaan fasilitas belum memadai untuk publik, belum ada regulasi harga
lahan, relokasi pedagang kaki lima tidak tepat sasaran, dan penataan tata ruang
untuk penyandang difabel belum mencukupi adalah permasalahan peran
pemerintah dalam mengembangkan objek wisata di Kota Lama Semarang.
Peran pemerintah yaitu Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang dalam
pengembangan objek wisata sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis peran dan faktor yang mendukung dan menghambat Badan
Pengelola Situs Kota Lama Semarang dalam melakukan perannya untuk
pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang. Metode penelitian yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teori peran yang
digunakan adalah teori dari Blakely yang meliputi peran sebagai koordinator,
fasilitator, stimulator, dan motivator. Hasil penelitian yaitu peran sebagai
koordinator berjalan dengan baik melalui pelaksanaan manajemen dan
keterlibatan dalam pembuatan peraturan. Sebagai fasilitator kurang baik karena
belum ada program untuk masyarakat; sebagai stimulator kurang baik karena
tidak ada kerja sama dengan masyarakat atau dunia usaha dan tidak ada
realisasi diskon PBB 50%; dan sebagai motivator kurang baik karena belum ada
website untuk promosi wisata dan pemilihan masyarakat untuk sosialisasi
kurang tepat. Terdapat faktor pendukung yaitu kebijakan dengan pelaksanaan
sesuai peraturan dan kepercayaan dengan adanya kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah. Faktor penghambat adalah komunikasi karena kurangnya
komunikasi untuk masyarakat dan nilai yaitu tidak ada transparansi dan tidak
bertanggungjawab atas kebijakan diskon PBB 50%. Sarannya adalah membuat
laman website, pembuatan dan pengelolaan forum, dan kerja sama dengan
masyarakat.
Kata kunci: Peran, Pemerintah, Pengembangan Objek Wisata
110_Administrasi Publik_2025

Actions (login required)

View Item