HUDA, MIFTAHUL and Prananingtyas, Paramita and Rahmanda, Bagus (2025) ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKTUR INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY (INA) ATAS GAGALNYA INVESTASI YANG DILAKUKAN OLEH INA. _006 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Miftahul Huda_cover.pdf Download (1MB)
	Text Miftahul Huda_abstrak.pdf Download (407kB)
	Text Miftahul Huda_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (514kB)
	Text Miftahul Huda_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (616kB)
	Text Miftahul Huda_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (861kB)
	Text Miftahul Huda_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB)
	Text Miftahul Huda_dapus.pdf Download (466kB)

Abstract

Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga sui generis (istimewa) yang diatur oleh UU 6/2023 memiliki karakteristik unik, termasuk kewenangan luas dalam investasi yang juga membawa risiko kerugian. Dewan Direktur yang menjadi pusat dari keputusan investasi membutuhkan kepastian hukum mengenai sisi
pertanggungjawaban hukum. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana kedudukan pertanggungjawaban hukum Dewan Direktur INA serta bagaimana tindakan Dewan Direktur INA yang dapat dilindungi dalam hal terjadi kerugian investasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang didapat dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Direktur memiliki pertanggungjawaban hukum internal kepada lembaga INA dan Pemerintah Indonesia sebagai pemilik INA, serta pertanggungjawaban eksternal kepada pihak ketiga yang terdampak. Dalam kasus kerugian investasi, Dewan Direktur dapat dilindungi oleh doktrin business judgement rule yang diadopsi Pasal 163 UU 6/2023 dan Pasal 71 PP 74/2020. Kepastian hukum atas doktrin ini dapat dicapai dengan memaksimalkan peran Peraturan Dewan Direktur sebagai delegated legislation untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan unsur-unsur business judgement rule
secara praktis dan tepat.
Kata kunci: Indonesia Investment Autorithy, Business Judgement Rule.

Actions (login required)

View Item