Karima, Fathiya Isy Bil (2025) IMPLEMENTASI INKLUSI SOSIAL BAGI KELOMPOK DISABILITAS DALAM PEMERINTAHAN (STUDI KASUS DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN). Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Halaman Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (269kB)
	Text BAB II (5).pdf - Submitted Version Download (190kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (859kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (14kB)
	Text Daftar Pustaka (1).pdf - Submitted Version Download (76kB)
	Text Lampiran (1).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (947kB)

Abstract

Pemenuhan hak terhadap kelompok rentan khususnya kelompok disabilitas
merupakan tanggung jawab negara yang harus diimplementasikan secara nyata dalam
berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan yang diatur
lebih mendalam pada UU Nomor 8 Tahun 2016 terkait Penyandang Disabilitas melalui
kebijakan kuota kerja. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen strategis untuk
menjamin aksesibilitas dan kesempatan kerja bagi kelompok disabilitas.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kuota kerja
bagi kelompok disabilitas di Kementerian Perhubungan yang memiliki keterkaitan
dengan inklusi sosial. Penggunaan metode dalam penelitian menggunakan teknik
purposive sampling dengan melakukan wawancara kepada individu yang relevan dan
memiliki kapasitas terhadap permasalahan, seperti pegawai disabilitas di Kemenhub.
Hasil penelitian ditinjau menggunakan deskriptif kualitatif yang menunjukkan
bahwa Kemenhub telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan kebijakan
kuota kerja 2% dengan pengadaan formasi khusus disabilitas dan rekrutmen melalui
komunitas disabilitas. Namun hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi
tersebut masih jauh dari kata terpenuhi. Ditemukan kesenjangan jumlah pegawai
disabilitas dengan target yang ingin dicapai. Proses implementasi dipengaruhi oleh
beberapa faktor pendukung dan penghambat berupa komitmen pemimpin di
Kemenhub terhadap inklusivitas disabilitas serta eksistensi Tim Inklusi Disabilitas. Di
lain sisi, adanya hambatan yang signfikan seperti minimnya antusiasme pelamar
disabilitas, kurangnya alokasi anggaran yang turut mempengaruhi fasilitas dan
infrastruktur ramah disabilitas.
Kata Kunci: Kebijakan Kuota Kerja, Inklusi Sosial, Pegawai Disabilitas,
Aksesibilitas, Partisipasi
60.Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item