Anggreini, Ristya Dewi (2025) ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER: STUDI KASUS DI DP3AP2KB JAWA TENGAH. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER_Ristya Dewi Anggreini.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (576kB)
	Text BAB 1_Ristya Dewi Anggreini.pdf - Submitted Version Download (342kB)
	Text BAB 2_Ristya Dewi Anggreini.pdf - Submitted Version Download (387kB)
	Text BAB 3_Ristya Dewi Anggreini.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text BAB 4_Ristya Dewi Anggreini.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_Ristya Dewi Anggreini.pdf - Submitted Version Download (209kB)
	Text LAMPIRAN_Ristya Dewi Anggreini.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (721kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji analisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Pengarusutamaan
gender merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani
masalah ketimpangan gender. Pengarusutamaan gender di Jawa Tengah memiliki
tujuh prasyarat dalam pelaksanaannya yaitu komitmen, kebijakan, sumber daya
manusia dan anggaran, data dan sistem informasi, kelembagaan, metode dan alat,
serta partisipasi masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan
teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Penelitian ini
menggunakan tujuh indikator prasyarat pengarusutamaan gender untuk
menganalisis pelaksanaan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah mengenai
pengarusutamaan gender telah berjalan namun menghadapi beberapa tantangan,
termasuk koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan anggaran
responsif gender, dan pemahaman stakeholder yang beragam tentang konsep PUG.
DP3AP2KB sebagai koordinator telah melakukan berbagai upaya strategis melalui
pengembangan kapasitas, advokasi kebijakan, dan penguatan kelembagaan PUG di
tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
diperlukan penguatan komitmen, peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran
yang memadai, dan mekanisme monitoring-evaluasi yang lebih efektif untuk
mewujudkan tujuan PUG sebagaimana diamanatkan dalam Perda. Temuan ini
memberikan kontribusi bagi literatur implementasi kebijakan gender di tingkat
daerah dan menyediakan rekomendasi praktis bagi perbaikan tata kelola PUG di
Provinsi Jawa Tengah.
Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Strategi Pengarusutamaan Gender,
Peraturan Daerah, Jawa Tengah
59. Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item