PRASETYO, AGUNG DWI (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NO 52 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN REMBANG. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (623kB)
	Text BAB 1 PDF.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text BAB 2 PDF.pdf - Submitted Version Download (230kB)
	Text BAB 3 PDF.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text BAB 4 PDF.pdf - Submitted Version Download (69kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA PDF.pdf - Submitted Version Download (88kB)

Abstract

Kebijakan stunting di Kabupaten Rembang Berdasarkan Peraturan Bupati
No 52 Tahun 2020 dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka stunting di
Kabupaten Rembang dan perlu dilakukan upaya penanganan pencegahan stunting
secara komprehensif dan terpadu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana implementasi pencegahan stunting berdasarkan Peraturan
Bupati No 52 Tahun 2020 di Kabupaten Rembang beserta faktor apa yang
menghambat serta mendukung implementasi kebijakan pencegahan stunting di
Kabupaten Rembang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori
George C. Edwards III (1980) dimana teori ini dijelaskan bahwa dalam
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel yakni komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian
dilakukan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jenis dan sumber data yang
diperoleh adalah data primer dan sekunder dimana diperoleh secara langsung di
lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam dan juga dari sumber tak
langsung seperti melalui jurnal, buku, artikel, dan sumber lain. Hasil/temuan dari
implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Rembang berdasarkan
Peraturan Bupati No 52 Tahun 2020 menunjukkan kebijakan sudah dijalankan
namun dalam implementasinya belum dikatakan maksimal. Terdapat permasalahan
pada pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan peningkatan perbaikan asupan gizi
masyarakat dan perbaikan aksesbilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan
yang belum maksimal. Juga pada realisasi alokasi anggaran stunting yang belum
maksimal. Dari empat variabel yang ada berdasarkan teori George Edward III,
terdapat hambatan dalam variabel komunikasi khususnya pada kejelasan
komunikasi yang dilakukan dan juga variabel disposisi khususnya pada insentif.
Saran atau masukan yang bisa diberikan adalah pemerintah perlu
menkomunikasikan terkait stunting hingga lapisan masyarakat terbawah secara
langsung agar tidak terjadi bias informasi dan masyarakat yang tidak bisa
mengakses informasi karena faktor kurangnya pengetahuan digital bisa menerima,
pun pemerintah perlu memberikan insentif untuk para pelaksana kebijakan agar
mereka bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
Kata Kunci: Stunting; Kebijakan; Implementasi
55 ILMU PEMERINTAHAN 2025

Actions (login required)

View Item