Yasmin, Amara Alifia (2025) PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA DAN ADMINISTRASI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN PEMILU LEGISLATIF DI JAWA TENGAH TAHUN 2019 DAN 2024. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (604kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (356kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (501kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (961kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (181kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (170kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (499kB)

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, Wakil Presiden, dan
legislatif sering kali diwarnai oleh berbagai pelanggaran, baik administratif maupun
tindak pidana. Pelanggaran administratif mencakup ketidaksesuaian prosedur
dalam tahapan Pemilu, sementara pelanggaran tindak pidana meliputi politik uang,
kampanye di luar jadwal, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Penelitian ini
membandingkan mekanisme penyelesaian pelanggaran Pemilu 2019 dan 2024 di
Jawa Tengah, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
efektivitas penanganannya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan basis data berupa
observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur yang terkait dengan rumusan
masalah yang telah diajukan. Adapun analisis data didasarkan pada teori electoral
justice system, yang mencakup sistem pencegahan dan penyelesaian sengketa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2024, terjadi perubahan
mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi, terutama dengan
dihapuskannya sidang pendahuluan yang sebelumnya ada pada Pemilu tahun 2019
dan pada Pemilu tahun 2024 digantikan dengan kajian awal selama dua hari. Pada
penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilu 2024 pendampingan kepolisian dan
kejaksaan tidak lagi wajib seperti pada Pemilu tahun 2019 dan banyak kasus yang
berhenti pada pembahasan kedua karena kurangnya bukti dari pelapor. Perubahan
mekanisme tersebut mempercepat proses penyelesaian, namun berisiko pada
selektivitas laporan yang masuk ke tahap pemeriksaan.
Perlunya upaya Bawaslu dalam memperkuat pencegahan, meningkatkan
kapasitas SDM, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan transparansi dan
evaluasi berkelanjutan guna memastikan efektivitas penanganan pelanggaran demi
Pemilu yang berintegritas.
Kata Kunci: Pemilu, Bawaslu, Pelanggaran Pemilu
37 llmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item