Dayrico, Syifa Almaas (2025) ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA TANGERANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (993kB)
	Text Bab 1.pdf - Submitted Version Download (631kB)
	Text Bab 2.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Bab 4.pdf - Submitted Version Download (164kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (158kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari pelayanan publik karena
melibatkan alokasi anggaran yang besar. Sektor ini juga termasuk salah satu yang
paling rentan terhadap korupsi. Data KPK menunjukkan bahwa kasus korupsi
dalam pengadaan barang dan jasa menempati peringkat kedua dalam perkara yang
ditangani. Untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi,
pemerintah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement). Kota
Tangerang adalah salah satu daerah yang telah menerapkan sistem ini dan
memperoleh penghargaan dari LKPP. Meskipun demikian, penerapan eprocurement masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi layanan sesuai
prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan
prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan e-procurement di LPSE Kota
Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan kesetaraan telah
diterapkan dengan baik, tetapi pada prinsip transparansi masih terdapat tantangan
dalam aksesibilitas informasi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan
penyedia barang dan jasa. Pada prinsip supremasi hukum, masih terdapat perbedaan
persepsi antara panitia dan peserta, terutama dalam hal evaluasi dan penentuan
pemenang. Selain itu, prinsip partisipatif masih belum optimal dalam menyediakan
ruang bagi peserta untuk memberikan feedback. Secara keseluruhan, penerapan eprocurement di LPSE Kota Tangerang telah meningkatkan efisiensi dalam aspek
waktu, biaya, dan sumber daya manusia.
Kata Kunci: e-procurement, pengadaan barang dan jasa, good governance
52.Administrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item