Averina, Gloria Stefani Ayu (2025) TRANSISI KEBIJAKAN MENGENAI PERUBAHAN MODA TRANSPORTASI ANGKOT MENJADI BISKITA OLEH PEMERINTAH KOTA BOGOR. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (396kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (578kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (674kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (141kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (217kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (643kB)

Abstract

Transportasi umum menjadi sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk
bermobilisasi. Moda transportasi pun kian berubah seiring dengan perkembangan
zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan sarana
transportasi yang tak hanya memberikan Kenyamanan namun efisiensi waktu.
Keberjalanan moda transportasi diatur dalam sebuah kebijakan sehingga
transportasi tersebut memiliki pedoman dalam operasionalisasinya. Namun,
beberapa perubahan kebijakan seringkali menjadi penghambat operasional moda
transportasi umum. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan guna menganalisis
transisi kebijakan terkait perubahan moda transportasi dari angkot menjadi Biskita
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Selain itu, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis relevansi antara transisi kebijakan dan hambatan terkait transisi
kebijakan akibat perubahan moda transportasi di Kota Bogor. Dengan metode
kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui
wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan transisi kebijakan
dari Pemerintah Kota Bogor hingga masyarakat Kota Bogor. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa dalam sebuah transisi kebijakan menjadi salah satu upaya
Pemerintah Kota Bogor dalam mengurangi jumlah angkot dengan menggantinya
menjadi Biskita melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan seperti DPRD,
Dishub Kota Bogor, Polresta Bogor Kota, Organda dan KKSU. Keterbatasan
anggaran operasional Biskita dan munculnya respon beragam dari supir serta
pengusaha angkot menjadi hambatan utama di dalam sebuah transisi kebijakan.
Selain itu, terdapat beberapa dampak negatif yang terjadi seperti meningkatnya
pengangguran akibat supir angkot kehilangan pekerjaan. Sementara dampak
positifnya adalah tersedianya moda transportasi yang lebih nyaman dan efisien bagi
masyarakat. Pemerintah Kota Bogor pun berupaya mengatasi hambatan tersebut
dengan membuka kesempatan kerja baru bagi supir angkot yang terdampak, baik
sebagai supir Biskita maupun melalui perekrutan di Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk
mendapatkan subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalam
operasionalisasi Biskita.
Kata Kunci: Transisi Kebijakan, Transportasi Publik, Angkot, Biskita,
Pemerintah Kota Bogor
35 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item