HIDAYATI, NOVI (2025) ANALISIS TATA KELOLA DESA LOGEDE SEBAGAI DESA PERCONTOHAN ANTIKORUPSI. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (248kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (319kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (25kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (585kB)

Abstract

Desa antikorupsi merupakan langkah preventif KPK untuk mencegah korupsi
di tingkat desa, terutama sejak meningkatnya kasus korupsi setelah adanya dana
desa pada 2015-2020. Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang menjadi contoh
keberhasilan desa antikorupsi, yang mendorong inisiatif serupa di tingkat provinsi.
Di Kabupaten Kebumen, Dinas PMD menunjuk Desa Logede sebagai percontohan.
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memvalidasi
bagaimana tata kelola yang mereka jalankan, pasalnya penunjukan desa Logede
sebagai satu diantara banyaknya desa (449 desa) di Kabupaten Kebumen
didasarkan atas klaim dari Dinas PMD bahwasanya Logede telah menunjukkan
praktik tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer
dari wawancara dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat serta data sekunder
dari dokumen, website, dan media sosial desa. Tujuannya adalah memahami tata
kelola Desa Logede, termasuk bagaimana mereka menyampaikan informasi kepada
masyarakat dan stakeholder terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Logede telah menjalankan praktik good
village governance dengan melibatkan masyarakat secara aktif, menciptakan
pelayanan yang setara, tanggap, dan efektif, serta menjunjung tegaknya hukum.
Namun demikian, masih terdapat kekurangan seperti belum adanya program
pemberdayaan bagi kaum disabilitas, keterbatasan penguasaan teknologi serta
kurang optimalnya keterbukaan informasi penggunaan anggaran yang disampaikan
lewat website desa. Penelitian ini memberikan saran atau rekomendasi bahwasanya
pemerintah desa perlu meningkatkan komitmen terhadap transparansi serta
akuntabilitas, memberikan pelatihan dasar komputer, mengoptimalkan peran BPD
dalam pengawasan serta membuat suatu program pemberdayaan bagi penyandang
disabilitas agar dapat menciptakan pelayanan yang setara.
Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan Desa, Good Village Governance, Desa
Antikorupsi
26 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item