KAYLAPUTRI, ANNISA SHELMA (2025) PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI PADA PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (621kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (563kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (297kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (868kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (180kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA).pdf - Submitted Version Download (129kB)

Abstract

Prinsip transparansi merupakan salah satu bagian dari tata kelola pemerintah yang
baik. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi pemerintah yang
memiliki tugas pokok terkait pelayanan publik di bidang keterbukaan informasi
publik, yang dimana penerapan prinsip transparansi menjadi suatu pilar dalam
mendukung keberjalanan instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
penerapan prinsip-prinsip transparansi pada pelayanan publik di Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi
terhadap penerapan prinsip-prinsip transparansi. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Prinsip-prinsip transparansi yang diteliti ialah Informatif,
Keterbukaan Informasi, dan Prosedur Pelayanan yang Mudah Dipahami oleh
Masyarakat. Pada indikator informatif, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
telah mampu untuk memberikan informasi data secara jelas, tepat waktu, lengkap,
dan akurat kepada masyarakat. Pada indikator keterbukaan informasi, Komisi
Informasi Provinsi Jawa Tengah masih terdapat kendala berupa informasi yang
kurang lengkap pada website dan kurangnya komitmen pegawai dalam
memberikan aksesibilitas informasi. Pada indikator prosedur pelayanan, Komisi
Informasi Provinsi Jawa Tengah masih terdapat kendala berupa kurangnya Sumber
Daya Manusia dan anggaran yang memicu tidak dapat terlaksana program-program
terkait ketransparansian dan timbul rangkap jabatan. Yang terklasifikasi menjadi
faktor pendorong penerapan prinsip transparansi adalah faktor ketepatan sistem
atau aturan, teknologi informasi yang mendukung, dan pemahaman masyarakat
akan birokrasi pada badan publik. Yang terklasifikasi menjadi faktor penghambat
penerapan prinsip transparansi adalah faktor Sumber Daya Manusia, sarana dan
prasarana, jumlah anggaran, dan kurangnya komitmen pegawai pada badan publik.
Kata Kunci : Prinsip Transparansi, Pelayanan Publik, Komisi Infomasi Provinsi Jawa Tengah
45 Administrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item