Putra, Achmad Nuryana (2025) EVALUASI PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTNBH) (Studi Kasus Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang). Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (423kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (254kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (60kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (139kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (699kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan pada Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum (PTNBH) dengan studi kasus pada Universitas Diponegoro (UNDIP) dan
Universitas Negeri Semarang (UNNES). Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji
mekanisme pengelolaan pendanaan PTNBH serta dampaknya terhadap operasional kedua
universitas tersebut. Evaluasi dilakukan berdasarkan teori Bingham, Felbinger, Howlet, dan
Ramesh yang mencakup tiga dimensi: evaluasi administratif, evaluasi judicial, dan evaluasi
politik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun status PTNBH memberikan otonomi
yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan, kedua universitas masih menunjukkan
ketergantungan yang signifikan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai sumber
pendanaan utama, dengan proporsi 45,17% pada UNDIP dan 60,48% pada UNNES.
Diversifikasi sumber pendapatan masih terbatas, terutama pada UNNES yang baru
bertransformasi menjadi PTNBH pada tahun 2022.
Pada evaluasi administratif, ditemukan pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) yang
beragam, dengan beberapa target tercapai bahkan melampaui ekspektasi seperti jumlah
publikasi internasional dan akreditasi program studi, sementara beberapa aspek lain seperti
kewirausahaan mahasiswa dan rasio dosen-mahasiswa masih memerlukan perbaikan. Evaluasi
judicial menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PTNBH telah memiliki landasan hukum
yang kuat, meskipun masih terdapat tantangan dalam menyeimbangkan otonomi pengelolaan
dengan prinsip keadilan sosial dalam aksesibilitas pendidikan. Evaluasi politik
mengungkapkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Kemendiktisaintek
sebagai pembuat kebijakan dengan perguruan tinggi sebagai pelaksana kebijakan.
Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi menjadi PTNBH memberikan peluang
signifikan bagi pengembangan universitas, namun juga menimbulkan tantangan dalam
diversifikasi pendapatan dan menjaga aksesibilitas pendidikan. Diperlukan strategi yang lebih
inovatif dalam mengurangi ketergantungan pada UKT dan APBN, memperkuat tata kelola
yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap dapat diakses
oleh seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan amanat konstitusi.
Kata Kunci: PTNBH, Pengelolaan Keuangan, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri
Semarang, Evaluasi Kebijakan, Otonomi Perguruan Tinggi
21.Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item