Maghfur, Rizqi (2025) KONTROVERSI KEBIJAKAN: STUDI KASUS PENGERUKANPASIR LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN2023DI DESA MORODEMAK. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text 01_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text 02_BAB I.pdf - Submitted Version Download (764kB)
	Text 03_BAB II.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text 04_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (753kB)
	Text 05_BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text 06_BAB V.pdf - Submitted Version Download (186kB)
	Text 07_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (405kB)
	Text 08_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kontroversi kebijakan pada studi kasus pengerukan pasir laut berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 di Desa Morodemak menjadi isuyang menarik perhatian publik, hal ini disebabkan banyaknya pro dan kontradi
tengah masyarakat dan media sosial. Oleh karena itu, penelitianini
mengeksplorasi kontroversi kebijakan dan aktor siapa saja yang sedangmerepresentasikan power relations, interest dalam kontroversi serta bagaimanamasyarakat Desa Morodemak terdampak kebijakan tersebut. Perbedaan kepentingan menjadi faktor timbulnya kontroversi kebijakandan penolakan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia menjadi pemilik kebijakan yang seharusnya mampumengkoordinasikan dengan sektor lain supaya ketidakpastian dapat diminimalisir. Colaborative Government menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir pro- kontra kebijakan dan meminimalisir penyimpangan. Peran masyarakat sangat
dibutuhkan dalam pastisipasi proses perencanaan hingga pengawasan gunamenciptakan kebijakan yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif deskriptif untuk menganalisis hasil wawancara mendalamdengannarasumber serta melalui hasil observasi secara langsung. Perbedaan pembacaan atau analisisi kebijakan didukung tidak adanyaketerlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan kebijakan menjadi akar
timbulnya gejolak masyarakat. Disisi lain eksekusi yang tidak multisektor
kementerian menjadikan kebijakan ini semakin tidak pasti. Perlu adanyakerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral agar pemanfaatan pasir laut dapat sesuai denganketerbutuhan. Kontroversi kebijakan membawa ketakutan dampak yang timbul di
tengah masyarakat dan penolakan menjadi respon masyarakat akan kebijakanyang tidak berpihak. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitianselanjutnya dan diharapkan dapat menjadi evaluasi oleh semua kementeriandalam membuat kebijakan agar tidak terjadi perdebatan sengit di tengahmasyarakat, sekaligus memberikan upaya kampanye kepada masyarakat agar
sadar akan perannya sebagai warga negara.

Kata Kunci: Kontroversi Kebijakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Power Relation, Interest, Keterdampakan
13. Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item