Syahgita, Fiorensa Aldi (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (475kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (340kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (665kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (109kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Submitted Version Download (221kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak
dalam Menangani Korban Kekerasan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan
perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik
maupun psikis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,
yang meliputi teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak
terkait, observasi lapangan, serta studi dokumen yang relevan. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones, yang berfokus pada
analisis proses implementasi dan bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik.
Selain itu, teori George Edward III juga diterapkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Teori ini menekankan pada
empat dimensi penting: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang
memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari
kekerasan, masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan tersebut meliputi
kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, lemahnya penegakan hukum yang
berakibat pada rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan, serta keterbatasan sumber daya
manusia dan anggaran yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Bekasi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor komunikasi yang
kurang efektif antara pemerintah dan masyarakat menghambat sosialisasi kebijakan.
Kata Kunci: Peraturan Daerah, Kebijakan Perlindungan Anak, Kekerasan Anak
26 Administrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item