Miftahurrizqi, Miftahurrizqi (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI EMISI GAS KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH DKI JAKARTA. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover (1).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (657kB)
	Text Bab I (1).pdf - Submitted Version Download (503kB)
	Text Bab II (1).pdf - Submitted Version Download (456kB)
	Text Bab III (1).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Bab IV (2).pdf - Submitted Version Download (119kB)
	Text Daftar Pustaka (2).pdf - Submitted Version Download (120kB)
	Text Lampiran (1).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (944kB)

Abstract

Polusi udara menjadi salah satu permasalahan lingkungan utama yang dihadapi oleh
banyak kota besar, termasuk DKI Jakarta. Emisi gas buang dari kendaraan bermotor
berkontribusi signifikan terhadap penurunan kualitas udara di wilayah ini. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan
Kebijakan Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor melalui Peraturan Gubernur Nomor
66 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
uji emisi gas serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat
dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta
studi dokumen. Informan dalam penelitian ini mencakup perwakilan Dinas
Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pemilik kios uji emisi, dan masyarakat sebagai
pengguna kendaraan bermotor. Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van
Horn digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor di
DKI Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor penghambat utama
adalah minimnya koordinasi antar instansi pemerintah, kurangnya kesadaran
masyarakat, kurangnya sanksi bagi masyarakat, serta biaya uji emisi yang dianggap
membebani. Diperlukan peningkatan dalam aspek sosialisasi, penegakan hukum
yang lebih tegas, serta peningkatan aksesibilitas layanan uji emisi agar kebijakan
ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengurangan polusi
udara di DKI Jakarta.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Uji Emisi, Polusi Udara, DKI
Jakarta
No.23 Administrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item