NAINGGOLAN, HENI VERONIKA and Adiyanta, FC. Susila and Ispriyarso, Budi (2025) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK ELEKTRIK DI PROVINSI JAWA TENGAH. _011 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HENI NAINGGOLAN - cover.pdf Download (981kB)
	Text HENI NAINGGOLAN - abstrak.pdf Download (207kB)
	Text HENI NAINGGOLAN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text HENI NAINGGOLAN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (572kB)
	Text HENI NAINGGOLAN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (929kB)
	Text HENI NAINGGOLAN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text HENI NAINGGOLAN - dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (673kB)

Abstract

Pajak daerah merupakan unsur penting bagi penerimaan daerah, yang dapat mendorong proses pembangunan daerah serta kemajuan pemerintahan bagi daerah. Pajak rokok sebagai salah satu jenis pajak daerah provinsi, adalah pajak yang tidak berfokus hanya pada fungsi budgeter saja, tetapi juga berfokus pada fungsi regulerend, yaitu sebagai alat pemerintah untuk mengendalikan dampak negatif dari rokok. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis tidak lagi hanya rokok konvensional, tetapi juga rokok elektrik yaitu jenis rokok era modern dan bervariasi, dikonsumsi dengan menggunakan baterai elektrik dan menggunakan sistem refill atau isi ulang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan pemungutan pajak rokok elektrik di Provinsi Jawa Tengah, kendala dalam pemungutan pajak rokok elektrik serta solusi untuk mengatasi kendala pemungutan pajak rokok elektrik di Provinsi Jawa Tengah pasca berlakunya PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sehingga menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan diantaranya buku-buku tentang perpajakan, jurnal hukum, politik, sosial dan ekonomi, serta sumber lainnya. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif
didukung dengan data kuantitatif yang diuraikan secara deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kewenangan pemungutan pajak rokok elektrik oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai TMP A Semarang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023, begitu pun dengan kewenangan penyetoran dan pengalokasian pajak rokok yang dilakukan oleh Gubernur. (2) Kendala dalam pemungutan pajak rokok elektrik oleh KPPBC TMP A Semarang pasca berlakunya PMK Nomor 143
Tahun 2023 adalah belum patuhnya beberapa daerah untuk menerapkan kebijakan realisasi pemanfaatan pajak rokok, prosedur pengembalian pajak rokok yang menghabiskan durasi lama karena tidak dapat dilakukan secara otomatis oleh Kantor Bea dan Cukai, serta maraknya peredaran rokok ilegal di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jaringan peredaran yang luas. (3) Oleh karena itu,
diperlukan solusi untuk mengatasi kendala pemungutan pajak rokok oleh KPPBC TMP A Semarang yaitu adanya upaya percepatan penyusunan perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui rapat advokasi, pengintensifan sosialisasi ketentuan baru dalam PMK Nomor 143 Tahun 2023 kepada wajib pajak rokok elektrik di
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah oleh KPPBC yang bersinergi dengan pemerintah daerah, serta adanya pembentukan Tim Operasi Khusus Pemberantasan Rokok Ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP A Semarang yang tak hanya melibatkan tim operasi dari KPPBC saja, tetapi juga melibatkan instansi lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan instansi lainnya supaya lebih efektif dan efisien.
Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Rokok Elektrik, Kewenangan, Provinsi Jawa Tengah

Actions (login required)

View Item