GUSNADI, GILANG and Sa'adah, Nabitatus and Suhartoyo, Suhartoyo (2025) IMPLIKASI PERUBAHAN PENGATURAN PERPANJANGAN SURAT IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (SIP3MI) PADA UU CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN PMI. _ 013 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Gilang Gusnadi - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (886kB)
	Text Gilang Gusnadi - abstrak.pdf Download (77kB)
	Text Gilang Gusnadi - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Gilang Gusnadi - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text Gilang Gusnadi - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text Gilang Gusnadi - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text Gilang Gusnadi - dapus.pdf Download (250kB)

Abstract

Pekerja migran Indonesia dilanda sejumlah tantangan dalam memperoleh perlindungan hukum yang layak, terutama akibat dari perubahan pengaturan perpanjangan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Kajian ini bertujuan menganalisis perubahan pengaturan dalam perpanjangan SIP3MI yang dirumuskan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Fokus utama dalam kajian ini menganalisis alasan yang melatarbelakangi perubahan pengaturan perpanjangan SIP3MI dan menganalisis implikasi perubahan pengaturan perpanjangan SIP3MI pada UU Cipta Kerja terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yuridis empiris sebagai pendekatan pada kajian ini, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Kementerian Ketenagakerjaan dan Migrant Care, menjadi narasumber dalam wawancara kajian ini yang digunakan sebagai jenis data. Teknik pengumpulan pada penelitian, yakni wawancara dan studi literatur. Informasi yang telah diperoleh akan dijabarkan secara teknik analisis data kualititatif. Hasil dari kajian ini adalah efisiensi dari mekanisme perpanjangan administratif yang sulit. Akan tetapi perubahan ini pula melemahkan perlindungan pekerja migran diantaranya, lemahnya pengawasan pemerintah dalam menjamin hak pekerja migran Indonesia dan ketidakpatuhan P3MI dalam memenuhi tanggung jawab hak pekerja migran. Ketiadaan pengawasan yang layak berpotensi dalam melanggar hak pekerja migran, salah satunya praktek pengelabuan yang dilakukan oleh P3MI. Reformulasi peraturan yang solutif juga diperlukan, seperti mengadopsi kembali Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 untuk memperkuat perlindungan pekerja migran. Dibutuhkannya pengaturan perpanjangan kembali dan penambahan persyaratan perpanjangan SIP3MI setiap lima tahun sekali. Skema pelaporan yang efektif guna pekerja migran memperoleh perlindungan yang maksimal.
Kata Kunci: SIP3MI, Pekerja Migran Indonesia, P3MI, Perlindungan Pekerja Migran

Actions (login required)

View Item