Puspitasari, Maridza and Badriyah, Siti Malikhatun (2024) TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 1. SAMPUL - DAFTAR ISI_Maridza Puspitasari 11000220410161.pdf Download (249kB)
	Text 2. BAB 1_Maridza Puspitasari 11000220410161.pdf Download (248kB)
	Text 3. BAB 2_Maridza Puspitasari 11000220410161.pdf Download (176kB)
	Text 4. BAB 3_Maridza Puspitasari 11000220410161.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text 5. BAB 4_Maridza Puspitasari 11000220410161.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text 6. DAFTAR PUSTAKA_Maridza Puspitasari 11000220410161.pdf Download (88kB)
	Text 7. LAMPIRAN_Maridza Puspitasari 11000220410161.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)

Abstract

Pentingnya akses dana bagi individu menegaskan perlunya mitigasi risiko yang efektif dari lembaga perbankan untuk mencegah dampak sistemik terhadap perekonomian. Lembaga jaminan seperti hak tanggungan menjadi solusi dengan memberikan kepastian hukum pada pendaftaran. Namun, untuk meningkatkan keterbukaan, ketepatan waktu, dan efisiensi pelayanan, integrasi teknologi informasi dalam prosedur pendaftaran hak tanggungan secara elektronik diperlukan. Meski demikian, adopsi teknologi ini memunculkan tantangan teknis dan penambahan wewenang kepada PPAT, yang dapat mengurangi jaminan kepastian hukum dalam proses pendaftaran dan pembuatan akta pembebanan hak tanggungan. Dalam penelitian ini, fokus ditujukan pada kepastian hukum dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) serta tanggung jawab yang dipikul oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sistem layanan Hak Tanggungan Elektronik, terdapat perubahan dalam tanggung jawab yang diberikan kepada PPAT sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang- Undang, khususnya melalui Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020. Dalam konteks ini, PPAT diharuskan untuk mengelola proses penyampaian akta dan dokumen persyaratan yang terkait dengan hak tanggungan secara elektronik. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pengiriman dokumen, tetapi juga melibatkan penyampaian surat pernyataan yang menggarisbawahi keabsahan serta kebenaran data yang terdapat dalam dokumen elektronik yang diajukan. Dengan demikian, terdapat pergeseran signifikan dalam proses administratif yang menuntut PPAT untuk memperhatikan aspek keabsahan dan kebenaran dokumen secara lebih teliti sebelum disampaikan dalam konteks pendaftaran hak tanggungan. Saran agar PPAT / Bank selaku kreditur kreditur harus terampil dalam menggunakan segala perangkat yang dibutuhkan guna menyelesaikan pembebanan Hak Tanggungan sampai keluarnya Sertifikat Hak Tanggungan Secara Elektronik. PPAT dan kreditor haruslah kompak, bekerja sama, berkomunikasi yang baik, dan mengkonfirmasi apabila terjadi problem IT kepada penyelenggara layanan HT Elektronik yaitu Kantor BPN setempat.

Actions (login required)

View Item