NOSAMI, PRIAGENG ANOM ANGGORO and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2025) PERAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 299K/TUN/TF/2023). _005 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PRIAGENG ANOM ANGGORO NOSAMI_cover.pdf Download (706kB)
	Text PRIAGENG ANOM ANGGORO NOSAMI_abstrak.pdf Download (11kB)
	Text PRIAGENG ANOM ANGGORO NOSAMI_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text PRIAGENG ANOM ANGGORO NOSAMI_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text PRIAGENG ANOM ANGGORO NOSAMI_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text PRIAGENG ANOM ANGGORO NOSAMI_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text PRIAGENG ANOM ANGGORO NOSAMI_dapus.pdf Download (98kB)

Abstract

Sebagai negara hukum (rechtstaat), Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan administrasi yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran PTUN dalam pengembalian kerugian negara serta mengkaji pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan perkara terkait pengembalian keuangan negara.
Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan
konseptual, memanfaatkan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) untuk mengevaluasi pertimbangan hukum dan amar putusan dalam kasus yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN, sebagai bagian dari sistem pengawasan hukum administratif, memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa administratif dan memitigasi kerugian negara. PTUN mampu membatalkan tindakan administrasi yang melanggar prinsip good governance, seperti akuntabilitas dan transparansi, serta memberikan preseden hukum yang memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Kesimpulannya, PTUN tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian
sengketa administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan kerugian negara yang efektif. Dengan memastikan tindakan administratif yang bermasalah diperbaiki secara cepat melalui pendekatan primum remedium, PTUN berkontribusi pada stabilitas hukum administrasi, perlindungan keuangan negara, dan peningkatan akuntabilitas pejabat publik.
Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Kerugian Negara, Good Governance, Primum Remedium, Penyelesaian Sengketa.

Actions (login required)

View Item