Search for collections on Undip Repository

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA BEKASI. _002 HAN 2025

EKASARI, SHAFIRA ALIFAH and Susanto, Sri Nur Hari and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA BEKASI. _002 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Shafira Alifah Ekasari_cover.pdf] Text
Shafira Alifah Ekasari_cover.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Shafira Alifah Ekasari_abstrak.pdf] Text
Shafira Alifah Ekasari_abstrak.pdf

Download (137kB)
[thumbnail of Shafira Alifah Ekasari_bab 1.pdf] Text
Shafira Alifah Ekasari_bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (291kB)
[thumbnail of Shafira Alifah Ekasari_bab 2.pdf] Text
Shafira Alifah Ekasari_bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (341kB)
[thumbnail of Shafira Alifah Ekasari_bab 3.pdf] Text
Shafira Alifah Ekasari_bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (375kB)
[thumbnail of Shafira Alifah Ekasari_bab 4.pdf] Text
Shafira Alifah Ekasari_bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (157kB)
[thumbnail of Shafira Alifah Ekasari_dapus.pdf] Text
Shafira Alifah Ekasari_dapus.pdf

Download (263kB)

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pada kenyataannya, banyak anak yang berhadapan dengan hukum karena adanya kejahatan yang dilakukan, baik oleh orang dewasa maupun oleh sesama anak lainnya. Hal tersebut mengakibatkan anak yang
berhadapan dengan hukum membutuhkan perlindungan melalui pelayanan publik. Pelayanan publik terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diselenggarakan sebagai bentuk untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan tetap menjaga hak-hak yang dimiliki oleh anak. Berbagai kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah yang salah satunya mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi melaksanakan kebijakan tersebut dan membuat beberapa kebijakan yang disesuaikan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini untuk melakukan identifikasi dan analisis implementasi kebijakan pelayanan publik terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Bekasi.
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian non doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.
Hasil penelitian menyatakan bahwa urgensi kebijakan pelayanan publik terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Banyaknya jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum
di Kota Bekasi berdasarkan data tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, perlindungan hak-hak anak, dan prinsip-prinsip dasar juga menjadi urgensi dalam terwujudnya kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Kebijakan yang dilakukan, yaitu edukasi, pendampingan kasus, pemulihan kasus, pemberian bantuan hukum, dan proses reintegrasi sosial. Kebijakan yang telah dibuat harus dimaksimalkan dalam penerapannya sehingga dibutuhkan strategi-strategi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
Kata Kunci: Kebijakan; Pelayanan Publik; Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kebijakan; Pelayanan Publik; Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 21 Feb 2025 04:16
Last Modified: 21 Feb 2025 04:16
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/29565

Actions (login required)

View Item View Item