HIDAYAH, PUTRI ANANDA NUR and Susanto, Sri Nur Hari and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2025) PEMANFAATAN HOTLINE PENGADUAN MASYARAKAT SEBAGAI SARANA PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. _001 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Putri Ananda Nur Hidayah_cover.pdf Download (647kB)
	Text Putri Ananda Nur Hidayah_abstrak.pdf Download (152kB)
	Text Putri Ananda Nur Hidayah_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text Putri Ananda Nur Hidayah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text Putri Ananda Nur Hidayah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text Putri Ananda Nur Hidayah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text Putri Ananda Nur Hidayah_dapus.pdf Download (495kB)

Abstract

Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban menyediakan pelayanan publik kepada setiap warga negara. Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan hotline pengaduan masyarakat pada Kementerian ATR/BPN Kantor Pertananahan Kabupaten Rembang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui landasan pengaturan dalam pengelolaan hotline pengaduan masyarakat, serta bagaimana kendala dan upaya mengatasinya dalam pengelolaan hotline pengaduan masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan hukum non doktrinal. Jenis data yang dilakukan meliputi data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara serta studi pustaka dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan landasan pengaturan dalam pengelolaan hotline pengaduan masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020 - 2024 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Pengelolaan hotline pengaduan masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang mengalami beberapa kendala seperti keterbatasan kuantitas sumber daya manusia, terdapat kendala teknis, serta tidak adanya perekaman atau perekapan data terkait jumlah pengaduan yang masuk, sehingga belum memenuhi prinsip-prinsip good governance, khususnya prinsip daya tanggap (responsif) serta efektivitas dan efisiensi.
Kata Kunci : Pelayanan Publik; Good Governance; Badan Pertanahan Nasional; Hotline Pengaduan Masyarakat

Actions (login required)

View Item