Putri, Thania Anindya (2025) KONFLIK PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA DKI JAKARTA DENGAN KOTA BEKASI DI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU BANTARGEBANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (522kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (225kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (100kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (39kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (604kB)

Abstract

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat nomor satu di Indonesia dengan
angka 15,97 ribu jiwa/kilometer persegi. Kondisi tersebut selinier dengan aktivitas
sosial masyarakat DKI Jakarta yang cukup tinggi dan tidak dapat dipungkiri bahwa
sampah yang dihasilkan dari masyarakat DKI Jakarta juga terbilang tinggi. Namun,
DKI Jakarta tidak memiliki lahan yang dapat digunakan sebagai tempat
pembuangan akhir (TPA) maupun tempat pembuangan sampah terpadu (TPST)
layaknya kota - kota besar lainnya. Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta mencari solusi dengan mencari lahan untuk dijadikan sebagai tempat
pembuangan sampah terpadu (TPST) di salah satu daerah penyangganya, yaitu
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terkhusus pada tempat pembuangan sampah
terpadu (TPST) Bantargebang dengan melakukan perjanjian kerjasama dalam
kurun waktu lima tahun. Sampah yang secara terus menerus dikirim ke TPST
Bantargebang mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di TPST. Penuhnya
volume TPST Bantargebang semakin parah karena rendahnya jumlah sampah yang
berhasil dikurangi sebelum dilimpahkan ke Bantargebang, terutama sampah yang
belum diproses sama sekali. Hal tersebut tidak sejalan dengan yang tertera di dalam
perjanjian kerjasama pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi
sehingga menimbulkan konflik antar kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui sumber, proses, dan resolusi dari konflik pengelolaan sampah
antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi. Metode yang digunakan di dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam pengambilan datanya
menggunakan metode wawancara dan observasi serta analisisnya berupa bentuk
deskriptif dengan menggambarkan sumber konflik, proses konflik, hingga resolusi
yang terdapat dapat konflik pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil penelitian,
konflik pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi bersumber dari
adanya kendala komunikasi yang dilakukan antar kedua belah pihak yang
mengakibatkan adanya missinformasi yang diterima oleh kedua belah pihak dan
juga adanya ketidakstabilan dalam menjalankan komitmen yang tertera di dalam isi
perjanjian. Konflik ini dimulai dari tahun 2016 dimana saat itu sampai terjadi
pengancaman dari Walikota Bekasi yang menjabat saat itu yang ditujukan kepada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena adanya keterlambatan pembayaran uang
kompensasi dari DKI Jakarta kepada Kota Bekasi. Dari peristiwa tersebut resolusi
konflik yang ditempuh berupa mediasi antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi yang
menyebutkan bahwa adanya penurunan nominal uang kompensasi sebesar 50 miliar
yang diberikan DKI Jakarta kepada Kota Bekasi, dimana nominal uang kompensasi
sebelumnya sebesar 371 miliar menjadi 321 miliar.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Konflik, TPST

Actions (login required)

View Item