MAHARANI, CARISSA and Sonhaji, Sonhaji and Sa'adah, Nabitatus (2025) TINJAUAN PEMENUHAN HAK PEKERJA DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. SURYA MADISTRINDO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 10/PDT.SUS-PHI/2023/PN.SMG). _003 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Carissa Maharani - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (443kB)
	Text Carissa Maharani - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Carissa Maharani - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text Carissa Maharani - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text Carissa Maharani - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text Carissa Maharani - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (22kB)
	Text Carissa Maharani - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text Carissa Maharani - bab 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (6kB)
	Text Carissa Maharani - dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Hubungan kerja tidak selalu berjalan mulus sehingga banyak ditemukan perselisihan hubungan industrial, salah satunya adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat tidak terpenuhinya hak-hak pekerja yang terkena PHK, seperti yang terjadi pada kasus di PT. Surya Madistrindo dalam Putusan
Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg. Persoalan utama pada kasus ini adalah Tergugat selaku pihak PT. Surya Madistrindo hanya memberikan kompensasi PHK berupa Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat selaku pekerja, tetapi tidak memberikan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa
Kerja.
Permasalahan yang diteliti adalah mengenai bagaimana kebijakan PHK dan pemenuhan hak pekerja di PT. Surya Madistrindo ditinjau dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta bagaimana putusan hakim dalam kasus tersebut jika dikaitkan dengan pemenuhan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PHK dan pemenuhan hak Penggugat oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Tergugat seharusnya melakukan PHK dengan memberi surat peringatan terlebih dahulu, dan memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku umum karena tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa peminjaman uang dari rekanan perusahaan sebagai pelanggaran bersifat mendesak pada Peraturan Perusahaan PT. Surya Madistrindo, serta peraturan perusahaan yang digunakan oleh Tergugat sudah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui. Putusan hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya terkait pemenuhan hak Penggugat atas PHK berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak yang telah diberi oleh Tergugat sehingga tidak dicantumkan dalam poin putusan hakim. Putusan tersebut dapat dikatakan telah mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak yang berperkara dengan penggunaan dasar hukum yang tepat sebagai dasar putusannya.
Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, PHK

Actions (login required)

View Item