MAJID, ULAYA NAJMI NABILA and Santoso, Budi and Musyafah, Aisyah Ayu (2025) PANDANGAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA DALAM MENENTUKAN PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018). _002 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ulaya_Najmi_Nabila_Majid_cover.pdf Download (8MB)
	Text Ulaya_Najmi_Nabila_Majid_abstrak.pdf Download (74kB)
	Text Ulaya_Najmi_Nabila_Majid_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text Ulaya_Najmi_Nabila_Majid_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text Ulaya_Najmi_Nabila_Majid_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (749kB)
	Text Ulaya_Najmi_Nabila_Majid_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
	Text Ulaya_Najmi_Nabila_Majid_dapus.pdf Download (114kB)

Abstract

Desain industri merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi sengketa terkait pelanggaran desain industri yang membutuhkan putusan pengadilan untuk menentukan keabsahan klaim pelanggaran desain
industri. Penelitian ini menganalisis pandangan peradilan Indonesia dalam menentukan pelanggaran desain industri, dengan studi kasus Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini berbasis data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menemukan perbedaan
pandangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, yang menilai Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 bertentangan dengan Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Hakim menyatakan desain botol minum Tergugat tidak mirip dengan Penggugat dan memiliki kebaruan. Dalam desain industri, tidak ada konsep "Persamaan pada Pokoknya," sehingga perbedaan kecil dianggap cukup. Perbedaan penafsiran hakim terhadap Undang-Undang Desain Industri menyebabkan disparitas putusan, menunjukkan belum adanya standar penegakan hukum yang seragam di Indonesia.
Kata Kunci : Desain Industri, Lembaga Peradilan, dan Hak Kekayaan
Intelektual.

Actions (login required)

View Item