AZZAHRA, NADIANNE INDRA MAULIDA and Suharto, R. Suharto and Adhi, Yuli Prasetyo (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS UPAYA PENANGKAPAN PAKSA DALAM PERKARA PUTUSAN MK NOMOR 71/PUU-XIX/2021. _007 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NADIANNE INDRA MAULIDA AZZAHRA_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text NADIANNE INDRA MAULIDA AZZAHRA_abstrak.pdf Download (230kB)
	Text NADIANNE INDRA MAULIDA AZZAHRA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text NADIANNE INDRA MAULIDA AZZAHRA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (593kB)
	Text NADIANNE INDRA MAULIDA AZZAHRA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (613kB)
	Text NADIANNE INDRA MAULIDA AZZAHRA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB)
	Text NADIANNE INDRA MAULIDA AZZAHRA_dapus.pdf Download (461kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perubahan mendasar pada konsep kekuatan eksekutorial dalam prosedur eksekusi jaminan fidusia. Dalam putusan ini diatur mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan
fidusia yang tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan pihak debitur enggan secara sukareka menyerahkan objek jaminannya kepada debitur, maka segala mekanisme pelaksanaan eksekusinya hanya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri. Ketentuan ini dibentuk untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam upaya eksekusi jaminan fidusia. Namun, dengan adanya upaya penangkapan paksa dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 menjadi bukti bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur masih belum berjalan dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis-normatif yang dilakukan dengan mengkaji kesesuaian penerapan peraturan dengan hukum normatif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 dengan ketentuan yang berlaku dan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak debitur atas tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Kesimpulan dari penelitian ini yakni, telah terjadi berbagai bentuk penyimpangan pada prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 oleh pihak kreditur dan aparat kepolisian. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif yang ditinjau bedasarkan asas kebebasan berkontrak dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara di bawah tangan atau pelelangan umum. Adapun upaya represif dengan mediasi dan penyelesaian akhir secara litigasi melalui permohonan gugatan pada pengadilan negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum karena melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang menyimpang dari ketentuan Pasal 30 UUJF.
Kata Kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021, Perlindungan hukum

Actions (login required)

View Item