Arifudin, Arifudin (2024) PEMBAHARUAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA BERDASARKAN KONSEP PRISMATIKA HUKUM. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (DISSERTATION) Arifudin COver.pdf - Accepted Version Download (75kB)

Abstract

Sistem presidential threshold merupakan serangkaian syarat ambang batas
bagi partai politik atau gabungan partai politik di tahap pengusulan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden berupa prosentase minimal perolehan suara sah secara
nasional atau perolehan kursi di DPR. Sistem ini dibentuk dengan maksud untuk
penyederhanaan partai, memperkuat sistem presidensial dan membangun
pemerintahan yang efektif. Namun dalam penerapannya, sistem ini menimbulkan
kontradiksi dan menjadi penyebab terbentuknya polarisasi kelompok masyarakat
serta terbukanya ruang-ruang oligarki, sehingga keberadaannya dianggap belum
mampu mewujudkan demokrasi. Issu permasalahan tersebut perlu diuji
kebenarannya sehingga perlu penelitian lebih lanjut dengan dua pertanyaan
penelitian, yaitu mengapa sistem presidential threshold dalam pemilu Presiden dan
Wakil Presiden di Indonesia belum dapat mewujudkan demokrasi? Jika benar
demikian, maka bagaimana bentuk pembaharuan sistem presidential threshold
dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan konsep
prismatika hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum
(socio-legal research) dan beberapa teori seperti teori manipulasi pemilu
demokrasi, teori pemilu demokrasi, teori rekrutmen politik, konsep prismatika
hukum, dan demokrasi Pancasila.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem presidential threshold belum
dapat mewujudkan demokrasi didasarkan oleh rumusannya yang hanya memuat
unsur kuantitatif yang melahirkandampak negatif dalam kehidupan sosial
masyarakat dan tidak berkesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Pancasila
dan kriteria pemilu demokratis, yaitu freedom of supply, inclusion, insulation dan
decisiveness. Unsur kuantitatif yang dominan pada sistem tersebut mendorong
partai politik menjadi pragmatis, yaitu hanya mengupayakan bagaimana cara
memperoleh suara/kursi di DPR yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan
nilai-nilai yang menjaga pemilu menjadi demokratis. Hingga pada akhirnya,
rumusan sistem yang konvensional ini mendorong terbentuknya partai atau
gabungan partai hegemonik pragmatis yang menguasai arena pencalonan Presiden
dan Wakil Presiden. Oleh karena itu pembaharuan sistem presidential threshold
diperlukan dengan memadukan unsur kuantitatif dan kualitatif. Perpaduan kedua
unsur tersebut dimungkinkan dalam sistem presidential threshold melalui konsep
prismatika hukum, karena konsep ini merasionalisasi unsur-unsur unsur-unsur yang
meskipun saling bertentangan tetapi mendukung perwujudan kesejahteraan
masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan kepada pembentuk undang-undang
melakukan pembaharuan rumusan pasal yang mengatur tentang sistem presidential
threshold agar mengakomodir nilai Pancasila dan kriteria pemilu demokratis.

Actions (login required)

View Item