PUTRI, SALSABILA AZALEA and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2024) KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN SUMPAH SAKSI PADA PEMBUKTIAN DITINJAU DARI PRINSIP DUE PROCESS OF LAW. _Acara 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Salsabila Azalea Putri-cover.pdf Download (694kB)
	Text Salsabila Azalea Putri-abstrak.pdf Download (69kB)
	Text Salsabila Azalea Putri-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text Salsabila Azalea Putri-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text Salsabila Azalea Putri-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Salsabila Azalea Putri-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (71kB)
	Text Salsabila Azalea Putri-dapus.pdf Download (243kB)

Abstract

Pembuktian merupakan salah satu proses yang paling menentukan seorang terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum atau tidak. Di dalam proses pembuktian baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai alat bukti guna memberikan keyakinan kepada hakim. Meskipun Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP mengatur bahwa saksi
yang memiliki hubungan semenda dengan terdakwa dapat memberikan keterangan di bawah sumpah dengan persetujuan kedua belah pihak, kenyataannya Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan apakah saksi tersebut dapat disumpah atau tidak. Penelitian ini menganalisis mengenai apakah kewenangan jaksa penuntut umum dalam penentuan sumpah saksi mempengaruhi kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi dan bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum dalam penentuan sumpah saksi pada pembuktian apabila ditinjau dari prinsip Due Process of Law. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa penuntut umum dalam penentuan sumpah saksi berpengaruh signifikan terhadap kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi tanpa sumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah karena tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh dan hanya berfungsi sebagai pelengkap. Dalam praktiknya, kewenangan Jaksa Penuntut umum memiliki posisi yang lebih unggul karena mereka dapat menyetujui atau menolak penyumpahan saksi keluarga jika hal tersebut menguntungkan mereka, sementara terdakwa sering kali tidak diberikan kesempatan yang setara. Hal ini
disebabkan oleh pandangan bahwa saksi keluarga memiliki konflik kepentingan. Dalam perspektif Due Process of Law, kewenangan ini dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang mengharuskan adanya kesetaraan hak antara Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam proses pembuktian.
Kata kunci : Jaksa Penuntut Umum, Saksi, Pembuktian, Due Process of Law

Actions (login required)

View Item