WIJAYA, ZULKARNAIN DAMARJATI and Silviana, Ana and Ardani, Mira Novana (2024) KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JUAL BELI TANAH TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (Studi Kasus Putusan No.332/Pdt.G/2020/PN Prp). _152 pdt 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ZULKARNAIN DAMARJATI WIJAYA_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (658kB)
	Text ZULKARNAIN DAMARJATI WIJAYA_abstrak.pdf Download (106kB)
	Text ZULKARNAIN DAMARJATI WIJAYA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (531kB)
	Text ZULKARNAIN DAMARJATI WIJAYA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text ZULKARNAIN DAMARJATI WIJAYA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text ZULKARNAIN DAMARJATI WIJAYA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	Text ZULKARNAIN DAMARJATI WIJAYA_dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Transaksi jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan atau tanpa akta PPAT sering kali menimbulkan masalah ketika pemilik baru berusaha untuk mengurus proses balik nama sertipikat. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Prp adalah salah satu contoh perkara transaksi jual beli tanah dibawah tangan dimana pembeli tidak bisa mengalihkan hak atas tanah dalam prosedur balik nama sertipikat karena keberadaan penjual tidak dapat diketahui, sehingga pembeli melakukan gugatan untuk mendapatkan ketetapan hukum sebagai dasar untuk mendaftarkan pengalihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus penyelesaian perkara jual beli tanah di bawah tangan atau tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan untuk mengetahui kedudukan hukum dari objek jual beli tanah tersebut pada putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Prp.
Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan ini menyelidiki peraturan dan regulasi hukum saat ini dari sumber yang relevan serta sumber kepustakaan yang mengacu pada konsep, asas hukum, dan teori serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian bahwa transaksi jual beli tanah tanah tersebut yang dilakukan dibawah tangan tidak dengan akta PPAT dalam Perkara Nomor 332/Pdt.G/2020/PN Prp adalah sah menurut hukum karena memenuhi unsur-unsur dalam syarat materiil jual beli tanah, meskipun dalam jual beli tanah dibawah tangan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat formil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kedudukan hukum objek jual beli tanah tanpa Akta PPAT adalah sah apabila memenuhi syarat sah jual beli tanah serta tanah yang menjadi objek jual beli beralih kepada pembeli.
Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa jual beli tanpa akta PPAT adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat materiil dalam jual beli tanah tersebut
Kata Kunci: jual beli, dibawah tangan, balik nama

Actions (login required)

View Item