Mufazzal, Mufazzal (2024) KOMPLEKSITAS TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM DALAM KONTEKS DESENTRALISASI ASIMETRIS: ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. Masters thesis, Master Program In Political Science.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (984kB)
	Text 2. BAB I.pdf - Published Version Download (990kB)
	Text 3. BAB II.pdf - Submitted Version Download (565kB)
	Text 4. BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (468kB)
	Text 5. BAB IV.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 6. BABV.pdf - Published Version Download (167kB)
	Text 7. BAB VI.pdf - Published Version Download (30kB)
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (468kB)
	Text 9. LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tarik menarik kepentingan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan yang berkarakter desentralisasi asimetris. Penelitian ini menganalisis kompleksitas tata kelola sumber daya alam dalam konteks desentralisasi asimetris di Indonesia, dengan fokus pada analisis kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Tujuannya untukmenciptakan keseimbangan dan kestabilan hubungan pusat dan daerah, serta aspek-aspek yang mempengaruhinya seperti regulasi, elite dan stakeholder. Sehingga menciptakan keharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada tata kelola yang efektif dan berkelanjutan, terutama pada aspek tata kelola sumber daya alam. Metodologi kualitatif diterapkan dengan
menggunakan kajian pustaka dan 25 narasumber untuk di wawancara sebagai informan. Adapun teknis pengambilan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snowball. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, focus group discussion dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori stakeholder analysis dariJohn M Bryson dan kerangka kerja powercube dariJohn Gaventa. Penelitian ini memberikan gambaran holistik mengenai aspek-aspek yang menjadi penyebab hubungan pusat dan daerah
menjadi lebih kompleks pada tata kelola sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarik menarik kepentingan mengakibatkan tumpang tindih kebijakan regulasi yang pada akhirnya menghambat upaya tata kelola sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah pusat kurang
memberikan ruang kepada daerah untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan.
Pada sisi lain, pemerintah daerah kurang melibatkan pemangku kepentingan lokal,
sehingga semakin memperburuk situasi, di mana daerah dengan kewenangan besar tetapi menghadapi kesulitan dalam implementasi kebijakan. Studi ini merekomendasikan perlunya harmonisasi kebijakan dan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai tatakelola yang efektif dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi pentingbagi literatur mengenai desentralisasi asimetris dan tata kelola sumber daya alam,
serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalammerencanakan desentralisasi asimetris yang lebih baik.

Kata kunci: Desentralisasi asimetris, Tata kelola sumber daya alam, stakeholder, powercube

Actions (login required)

View Item