Suci, Annisa Rahma (2024) KEMELUT PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 (STUDI SENGKETA HASIL PILKADA KOTA TEGAL TAHUN 2018). Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (827kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (912kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji kemelut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tegal tahun 2018 yang menimbulkan sengketa hasil pemilihan antara pasangan calon Habib Ali Zaenal Abidin-Tanty Prasetyoningrum dan pasangan terpilih, yakni Dedy Yon Supriyono dan Muhammad Jumadi. Konflik ini dipicu oleh selisih suara yang sangat tipis, yaitu 0,23%, serta adanya dugaan pelanggaran administratif, praktik politik uang, hingga menimbulkan rehabilitasi Ketua KPU Kota Tegal tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipengaruhi oleh kelemahan dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada karena masih bersifat ad hoc, inkonsistensi kinerja KPPS selaku administrator utama Pemilu, serta ketidakmampuan mengelola bukti dari Pihak Pemohon. Kelemahan ini yang mengakibatkan Pemohon menganggap penyelenggaraan Pilkada Kota Tegal pada tahun 2018 dilaksanakan secara 'asal-asalan'. Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menolak gugatan karena ketidakjelasan isi permohonan (obscuur libel). Penerapan Sistem Keadilan Pemilu secara profesional dan transparan diperlukan untuk mencegah sengketa serupa di masa depan. Langkah strategis seperti edukasi pemilih yang inklusif, pengawasan partisipatif, dan penguatan integritas kelembagaan menjadi kunci untuk menciptakan demokrasi secara substantif. Temuan ini memberikan rekomendasi praktis bagi Penyelenggara Pemilu dan stakeholder untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada secara free and fair election.

Kata Kunci: Kemelut Pilkada; Sengketa Hasil Pilkada; Mahkamah Konstitusi; Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; Kota Tegal

Actions (login required)

View Item