HARNOLD, RICHARDO CHRISTIAN and Roisah, Kholis and Farida, Elfia (2024) PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KERANGKA DIGITAL SERVICES ACT DI UNI EROPA DAN URGENSI PENGATURANNYA DI INDONESIA. _HI 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
![]() |
Text
Richardo Christian Harnold - cover.pdf Download (869kB) |
![]() |
Text
Richardo Christian Harnold - abstrak.pdf Download (129kB) |
![]() |
Text
Richardo Christian Harnold - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB) |
![]() |
Text
Richardo Christian Harnold - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB) |
![]() |
Text
Richardo Christian Harnold - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB) |
![]() |
Text
Richardo Christian Harnold - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB) |
![]() |
Text
Richardo Christian Harnold - dapus.pdf Download (189kB) |
Abstract
Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi telah menciptakan ruang siber yang memudahkan pertukaran informasi dan aktivitas perdagangan, namun juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran konten ilegal dan kejahatan siber, sehingga penting bagi negara seperti Indonesia untuk mengadopsi regulasi layanan digital yang lebih komprehensif guna menghadapi tantangan ini. Penelitian ini membahas mengenai Digital Services Act (DSA) dalam melakukan pengawasan dan penegakan di Uni Eropa dan urgensi pengaturan melalui undang-undang layanan digital di Indonesia.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang bersumber dari data sekunder. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif. DSA mengatur layanan digital di Uni Eropa dengan menetapkan tanggung jawab platform online untuk mengurangi konten ilegal, melindungi pengguna, memastikan transparansi dalam moderasi konten dan iklan, serta memperbaiki regulasi sebelumnya melalui prosedur penghapusan konten yang lebih jelas dan akuntabel, tanpa membatasi kebebasan berekspresi. Indonesia memiliki regulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk melakukan pengawasan dan penegakan pada layanan digital, namun masih perlu dilakukan harmonisasi kembali agar lebih komprehensif. Selain itu, peningkatan kapasitas penegakan hukum perlu diperkuat untuk menciptakan ruang digital
yang lebih aman bagi pengguna platform online di Indonesia.
Kata kunci: Layanan Digital; Konten Ilegal; Pengawasan Hukum
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Layanan Digital; Konten Ilegal; Pengawasan Hukum |
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Perpus FH |
Date Deposited: | 31 Dec 2024 03:39 |
Last Modified: | 31 Dec 2024 03:39 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/28862 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |