Lusiandani, Citra Adi (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (176kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (215kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta
mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan
tersebut. Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang direalisasikan melalui penyediaan informasi
publik pada website PPID dan pelayanan informasi bagi masyarakat. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif kualitatif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi terhadap website
PPID, dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
diperoleh hasil bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal
ini dibuktikan dari masih adanya sejumlah PPID yang tidak menyediakan informasi
publik secara lengkap pada website-nya, kemudian terdapat informasi yang tidak
diupdate dan diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejumlah
faktor sebagaimana dikemukakan oleh George Edward III, meliputi komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi turut mempengaruhi pelaksanaan
Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Komunikasi yang efektif dan disposisi
yang baik dari para pelaksana kebijakan menjadi faktor pendorong dalam
Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi
Jawa. Sementara, faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut adalah
keterbatasan sumber daya khususnya sumber daya manusia (SDM) dan kurang
diterapkannya SOP dan susunan pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan.
Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih
memerlukan adanya perbaikan dan perlu ditingkatkan agar dapat terlaksana secara
lebih optimal.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pemerrintah
Provinsi Jawa Tengah

Actions (login required)

View Item