Bahrun, Meysie Putri Rani (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (719kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (931kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang dihadapi
oleh Indonesia. Kota Semarang memiliki angka kekerasan yang paling tinggi
diantara Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis implementasi kebijakan yang diterapkan Pemerintah
Kota Semarang dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota
Semarang. Kedua, menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam
implementasi kebijakan tersebut. metode penelitian yang di gunakan
deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar
terbentuknya kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016. DP3A Kota
Semarang sebagai pelaksana utama ditingkat daerah telah berperan penting
dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota
Semarang, melalui sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan jejaring. Kebijakan
pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang sudah sesuai
dengan kebutuhan masyarakat namun tingkat partisipasi masyarakat masih
perlu ditingkatkan. Faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi
kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak adalah disposisi yang
sudah dapat berjalan dengan baik, adapun faktor penghambat dalam
implementasi kebijakan kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap
anak terletak pada fenomana komunikasi, sumber daya, dan struktur
birokrasi. Dengan adanya hambatan tersebut peneliti merumuskan
saran kepada seluruh pihak yang terkait dalam kebijakan pencegahan tindak
kekerasan terhadap anak di Kota Semarang untuk Memperluas Jangkauan
Kunjungan Lapangan; Penambahan Karyawan Magang; Perbaikan Struktur
Birokrasi dan Pembagian Peran melalui Spesialisasi; dan Pemberdayaan
Masyarakat untuk Partisipasi Aktif dalam Penyuluhan.

Actions (login required)

View Item