PUTRA, DEFRANAARRAUF and Rozah, Umi and Sutanti, Rahmi Dwi (2024) INKONSISTENSI PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 357/PID.SUS/2023/PN SMG). _PDN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DEFRANA ARRAUF PUTRA - cover.pdf Download (327kB)
	Text DEFRANA ARRAUF PUTRA - abstrak.pdf Download (206kB)
	Text DEFRANA ARRAUF PUTRA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text DEFRANA ARRAUF PUTRA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text DEFRANA ARRAUF PUTRA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text DEFRANA ARRAUF PUTRA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text DEFRANA ARRAUF PUTRA - dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Narkotika adalah segala bentuk zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan kondisi mental dan fisik seseorang. Zat ini dapat diperoleh dari tanaman, sintesis kimia, atau kombinasi keduanya. Tindak Pidana Narkotika adalah tindakan penyalahgunaan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan Narkotika diposisikan ke dalam dua sudut pandang yakni sudut pandang hukum dan sudut pandang kesehatan atau dapat disebut sebagai double track system. Sistem dua jalur menuntut adanya keseimbangan antara pemberian sanksi pidana yang bersifat
menghukum dan sanksi tindakan yang bersifat membina. Namun, dalam faktanya hanya penjatuhaan pidana penjara yang seringkali diberikan kepada para penyalahguna Narkotika ini dan tidak dibarengi dengan penjatuhan upaya rehabilitasi sebagai sanksi tindakannya. Ditambah adanya perbedaan subjek terkait siapa saja yang mendapatkan tindakan rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika tersebut menjadikan adanya inkonsistensi dalam
pemberian sanksi rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkotika dengan ditambah ketidaksempurnaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana formulasi
pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengetahui bagaimana implementasi pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri dalam praktik peradilan dengan mendasarkan Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN SMG sebagai bahan analisis. Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan
doktrinal terhadap hukum.
Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Pemidanaan, Sistem Peradilan Pidana, Rehabilitasi

Actions (login required)

View Item