DEVRATA, IGNASIUS JUSTIN and Saraswati, Retno and Diamantina, Amalia (2024) URGENSI PENGATURAN LEMBAGA NEGARA PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG. _HTN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ignasius Justin Devrata - cover.pdf Download (524kB)
	Text Ignasius Justin Devrata - abstrak.pdf Download (139kB)
	Text Ignasius Justin Devrata - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text Ignasius Justin Devrata - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text Ignasius Justin Devrata - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text Ignasius Justin Devrata - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text Ignasius Justin Devrata - dapus.pdf Download (214kB)

Abstract

Tata aturan dengan kelembagaan sesungguhnya merupakan satu kesatuan, karena kelembagaan dapat didefinisikan sebagai suatu struktur aturan yang diformalisasi dalam seperangkat produk hukum. Namun di Indonesia, sebuah lembaga negara yang bernama Presiden belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden menyebabkan perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai pengaturan kelembagaan Presiden dalam suatu undang-undang. Penelitian ini berfokus dalam membahas dua hal penting, yaitu (1) Alasan Lembaga Negara Presiden penting untuk diatur dalam undang-undang dan (2) Gambaran pengaturan Undang-Undang Lembaga Negara Presiden ke depan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau bahan hukum dengan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan datanya. Metode analisis data yang digunakan dalam
Penelitian ini adalah analisis isi kualitatif bersifat induktif.
Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa, (1) beberapa alasan mengapa Lembaga Negara Presiden penting untuk diatur dalam suatu undang-undang tersendiri: (a) perlunya pembatasan penyalahgunaan wewenang oleh Presiden dalam hal harmonisasi dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai kewenangan Presiden.; (b) adanya ketidakjelasan mengenai tugas dan kewenangan dari jabatan seorang Wakil Presiden; (c) perlunya pengaturan secara ketat mengenai batas etik dan moral Presiden; dan (d) mengatasi krisis konstitusional berkaitan dengan suksesi kepemimpinan Presiden dalam keadaan
genting dan darurat, dan (2) beberapa saran untuk isi dari Undang-Undang Lembaga Negara Presiden: (a) UU Lembaga Negara Presiden harus mampu mengakomodir seluruh kewenangan Presiden yang tersebar di beberapa undang-undang; (b) UU Lembaga Negara Presiden harus memuat mengenai penjelasan dan penekanan bahwa tugas dan kewenangan Presiden juga merupakan tugas dan
kewenangan Wakil Presiden yang dilimpahkan kepadanya; (c) UU Lembaga Negara Presiden harus memuat mengenai pengaturan mengenai batas etik dan moral dari jabatan Presiden sebagai pejabat publik; dan (d) UU Lembaga Negara Presiden harus memuat mengenai proses suksesi kepemimpinan secara jelas dan rinci apabila dalam keadaan darurat dan genting Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan secara bersama-sama.
Kata Kunci: Undang-Undang, Lembaga Negara, Presiden

Actions (login required)

View Item