IQBAL SAS, Galuh Muhamad and Puryono, Sri and Yuliyanto, Gatot (2024) ANALISIS PESTLE DALAM PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA: STUDI KASUS WILAYAH PANAS BUMI SEKINCAU SELATAN PROVINSI LAMPUNG. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text 1. Cover & Pengesahan.pdf Download (648kB)
	Text 2. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (309kB)
	Text 3. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (354kB)
	Text 4. BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text 5. BAB 4 HASIL & PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (806kB)
	Text 6. BAB 5 KESIMPULAN & SARAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (153kB)
	Text 8. Lampiran & Daftar Riwayat Hidup.pdf Restricted to Repository staff only Download (880kB)

Abstract

Panas bumi merupakan energi terbarukan yang terus didorong untuk dikembangkan untuk menjadi pembangkit listrik oleh Pemerintah Indonesia. Dari potensi yang ada di Indonesia sekitar 23 GW, pemanfaatannya yang dijadikan pembangkit listrik baru sekitar 2,36 GW atau 10,24%. Padahal, terdapat target yang harus dicapai dalam mendukung bauran energi nasional sebagaimana yang ada pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pada tahun 2025 jumlah yang harus terpasang adalah sebesar 7,24 GW dan tahun 2050 sebesar 17,55 GW. Pemanfaatan yang masih rendah dan jauh dari target RUEN tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan mendasar salah satunya adalah terkait lokasi potensi yang berada pada cagar alam dunia, seperti kawasan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) yang tidak dapat dilakukan pengembangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji berbagai sudut pandang seperti aspek Politic, Economic, Social, Technology, Legal dan Environment untuk mendapatkan gambaran secara spesifik terkait permasalahan, peranan, faktor, dan potensi yang ada di wilayah panas bumi Sekincau Selatan. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis PESTLE dengan beberapa metode pada setiap aspeknya. Untuk Politic, Social, dan Environment menggunakan analisis deskriptif, aspek Economic menggunakan model ekonometri Ordinary Least Square (OLS) yang disertai dengan pengujian asumsi klasik, aspek Technology menggunakan alat analisis Techno-Economic yang didalamnya termasuk analisa keuangan untuk memastikan kelayakan atas teknologi yang digunakan, seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate Return (IRR), dan Discounted Payback Period (DPP). Untuk aspek Legal menggunakan Inconsistency of law Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari aspek Politic terlihat peranan Pemerintah Indonesia terhadap pengembangan panas bumi yang ditunjukkan dengan beberapa regulasi yang dibuat untuk mendukung percepatan pengembangannya. Sementara dari aspek Economic, terlihat bahwa faktor peningkatan GDP satu satuan dalam akar akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas panas bumi yang terpasang sebesar 0,023 dalam akar atau sebesar 548W. Dari aspek Social, peranan pengembangan panas bumi di wilayah Sekincau Selatan akan memberikan dampak yang baik untuk daerah penghasil, salah satunya adalah pemberian bonus produksi dengan rata-rata per tahun sebesar USD 190.948 (55 MW) dan sebesar USD 381.897 (110 MW). Dari aspek Technology, potensi cadangan sumber daya yang ada di Sekincau Selatan adalah sebesar 495 MW dengan karakteristik jenis fluida Liquid dominated. Teknologi yang sesuai serta layak untuk digunakan adalah double flash condencing steam turbine dan kapasitas pengembangan yang layak secara ekonomi adalah sebesar 110 MW dengan nilai NPV proyek sebesar USD 6.610.000, payback period pada tahun ke 25 dan IRR sebesar 10,52%. Sementara, untuk aspek Legal, masih terdapat inkonsistensi dalam regulasi antara undang-undang panas bumi dengan undang-undang kehutanan yang perlu untuk diselesaikan dan juga terkait status kawasan TRHS yang menghambat pengembangan Sekincau Selatan. Sementara dari aspek Environment, potensi panas bumi yang ada di kawasan Sekincau Selatan ini menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan mempertahankan/mengembangkan PLTU. Secara rata-rata emisi yang di hasilkan oleh PLTP Sekincau Selatan dalam setahun hanya sebesar 113.342 tCO2e jauh lebih rendah dibandingkan dengan PLTU yang rata-ratanya mencapai 1.019.813 tCO2e per tahun dengan asumsi kapasitas sama. Berdasarkan analisa PESTLE yang telah dilakukan, hanya aspek legal yang menjadi penghambat dalam pengembangan panas bumi di Sekincau Selatan yang mengakibatkan belum dapatnya area tersebut direalisasikan. Hal ini, karena masih harus menunggu keputusan dari World Heritage Commitee terkait proses Significant Boundary Modification.
Kata kunci: TRHS, PESTLE, OLS, NPV, IRR, DPP, Inkonsistensi Regulasi

Geothermal energy is a renewable energy that continues to be encouraged to be developed to become a power plant by the Indonesian Government. Of the potential that exists in Indonesia of around 23 GW, its use for electricity generation is only around 2.36 GW or 10.24%. In fact, there are targets that must be achieved in supporting the national energy mix as stated in the General National Energy Plan (RUEN), in 2025 it must be installed at 7.24 GW and in 2050 at 17.55 GW. Utilization is still low and far from the RUEN target because there are still several fundamental problems, one of which is related to potential locations in world nature reserves, such as the Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) area which cannot be developed. The objective of this research is to examine various points of view such as Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental aspects to get a specific background regarding the problems, roles, factors and potential in the South Sekincau geothermal area. This research uses the PESTLE analysis framework with several methods in each aspect. For political, social and environmental aspects, descriptive analysis is used. Economic Aspects uses the "Ordinary Least Square (OLS)" econometric model accompanied by classical assumption testing. The Technological Aspect uses Techno-Economic analysis which includes financial analysis to guarantee project feasibility for the technology used such as Net Present Value (NPV), Internal Rate Return (IRR), and Discounted Payback Period (DPP). Meanwhile, for the legal aspect, inconsistency of law analysis is used. The results of this research show that from a political aspect, the role of the Indonesian government in geothermal development is visible, as shown by several regulations created to support the acceleration of its development. Meanwhile, from an economic aspect, it can be seen that the factor of increasing GDP by one unit in root will have a significant impact on increasing the installed geothermal capacity by 0.023 in root or 548W. From a social aspect, the role of geothermal development in the South Sekincau region will have a good impact on producing areas, one of which is the provision of production bonuses with an annual average of USD 190,948 (55 MW) and USD 381,897 (110 MW). From a technological aspect, the potential resource reserves in South Sekincau are 495 MW with liquid dominated fluid type characteristics. The technology that is suitable and feasible to use is a double flash condencing steam turbine and the economically feasible development capacity is 110 MW with a project NPV value of USD 6,610,000, payback period in the 25th year and IRR of 10.52%. Meanwhile, from a legal aspect, there are still inconsistencies in regulations between the geothermal law and forestry law which need to be resolved and also regarding the status of the TRHS area which is hampering the development of South Sekincau. Meanwhile, from an environmental aspect, the geothermal potential in the South Sekincau area produces much lower emissions compared to maintaining/developing a PLTU. On average, the emissions produced by the South Sekincau PLTP in a year are only 113,342 tCO2e, much lower than the PLTU which averages 1,019,813 tCO2e per year assuming the same capacity. Based on the PESTLE analysis that has been carried out, only legal aspects are an obstacle to geothermal development in South Sekincau which has resulted in the area not being able to be realized. This is because we still have to wait for a decision from the World Heritage Committee regarding the Significant Boundary Modification process.
Keyword: TRHS, PESTLE, OLS, NPV, IRR, DPP, Inconsistency of law

Actions (login required)

View Item