Rahayu, Hevearita Gunaryanti (2024) HEPTA HELIX COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SITUS KOTA LAMA SEMARANG. Doctoral thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (524kB)
	Text bab I.pdf - Submitted Version Download (240kB)
	Text bab II.pdf - Submitted Version Download (334kB)
	Text bab III.pdf - Submitted Version Download (579kB)
	Text bab IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text bab V.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text bab VI.pdf - Submitted Version Download (197kB)
	Text dafpus.pdf - Submitted Version Download (222kB)
	Text lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Situs Kota Lama merupakan kawasan cagar budaya yang strategis dalam
pariwisata, ekonomi dan sejarah bagi Kota Semarang. Beberapa penelitian
sebelumnya menemukan penyebab permasalahan tersebut adalah lemahnya
collaborative governance. Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis aktor yang
terlibat dalam pengelolaan; 2) Menganalisis nilai yang dimiliki aktor; 3)
Menganalisis collaborative governance pengelolaan; 4) Menganalisis faktor
pendorong dan penghambat collaborative governance dalam pengelolaan; dan 5)
Menyusun model collaborative governance pengelolaan. Penelitian menggunakan
metode kualitatif, perangkat lunak atlas.ti versi 9 untuk pengolahan data dan
aplikasi vosviewer untuk memetakan topik penelitian. Hasil penelitian
menyimpulkan sebagai berikut: 1) Terdapat tujuh aktor (Hepta Helix) dalam
pengelolaan (Pemerintah, Bisnis, Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial Masyarakat,
Masyarakat, Media, dan BPK2L); 2) Nilai Partisipasi, Aturan Hukum,
Transparansi, Daya Tanggap, Konsensus, Berkeadilan, efektitivitas efisiensi,
Akuntabilitas, Visi Strategis, dan Gotong Royong; 3) Collaborative governance
belum berjalan optimal karena: a) Komunitas aktor belum terbentuk; b) Tahapan
negosiasi dan kompromi kurang optimal; c) Koordinasi jarang dilakukan,
pengawasan masih dilakukan pemerintah; e) Implementasi kebijakan lemah; dan f)
Motivasi internal aktor belum terbangun sehingga kolaborasi bersifat ’auto pilot’;
4) Faktor penghambat dalam dimensi kelembagaan adalah belum diberdayakannya
BPK2L sebagai lembaga non struktural melalui restrukturisasi dan pengembangan
kapasitas sumberdaya aktor, adanya sikap ego sektoral aktor, sedangkan faktor
pendorongnya adalah ditemukan nilai partisipasi, daya tanggap, efektivitas efiensi,
dan visi strategis; dalam dimensi pelaksanaan berupa keberagaman aktor,
komunikasi, visi pengelolaan, dukungan kebijakan, dan dukungan politis. Hasil
penelitian merekomendasikan model collaborative governance melalui: 1)
Penerapan skema tujuh aktor (hepta helix) dengan memperkuat peran BPK2L; 2)
Implementasi nilai baru berupa Gotong Royong; 3) Melaksanakan collaborative
governance dengan: a) Kekuasaan dan paksaan; b) Membangun komunitas; c)
Motivasi internal; d) Negosiasi dan kompromi; e) Kolaborasi dengan komitmen;
dan f) Koordinasi – pengawasan; 4) Penambahan faktor baru berupa: 1) Visi
pengelolaan cagar budaya (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan); 2)
Teknologi informasi; dan 3) Outstanding Universal Value.
Kata Kunci: Hepta helix, Nilai, Collaborative, Governance, Pengelolaan, Cagar
Budaya

Actions (login required)

View Item