IMANSYAH, MUHAMMAD FAISAL and Prananingtyas, Paramita and Njatrijani, Rinitami (2024) ANALISIS YURIDIS PERCEPATAN DAN PENYEDERHANAAN PERIJINAN BISNIS HALAL UNTUK UMK. _Dagang 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
![]() |
Text
Muhammad Faisal Imansyah - cover.pdf Download (754kB) |
![]() |
Text
Muhammad Faisal Imansyah - abstrak.pdf Download (74kB) |
![]() |
Text
Muhammad Faisal Imansyah - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB) |
![]() |
Text
Muhammad Faisal Imansyah - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB) |
![]() |
Text
Muhammad Faisal Imansyah - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB) |
![]() |
Text
Muhammad Faisal Imansyah - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB) |
![]() |
Text
Muhammad Faisal Imansyah - dapus.pdf Download (148kB) |
Abstract
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas
nasional. Sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia, terutama untuk produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses perizinan dan sertifikasi halal sering kali dianggap rumit dan memakan waktu, terutama bagi UMK yang memiliki keterbatasan sumber daya. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah dalam
mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan halal guna meningkatkan aksesibilitas bagi UMK. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan berbagai peraturan turunannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya, termasuk penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi digital, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan koordinasi antar lembaga dan penyuluhan yang lebih intensif kepada pelaku UMK agar percepatan dan penyederhanaan perizinan halal dapat berjalan efektif dan optimal.
Kata Kunci: UMK, sertifikasi halal
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | UMK, sertifikasi halal |
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Perpus FH |
Date Deposited: | 02 Dec 2024 03:50 |
Last Modified: | 02 Dec 2024 03:50 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/27762 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |